Menurutnya, tugas Bulog yang benar adalah melakukan operasi pengendalian. Artinya, Bulog bisa mengendalikan harga di tingkat petani dengan tetap menjaga harga di tingkat konsumen, namun ketika Indonesia mengalami krisis pada 1998, pemerintah lebih mengikuti saran Dana Moneter Internasional (IMF).
Tepat pada 15 Januari 1998, dokumen Letter of Intent (LoI) resmi ditandatangani Soeharto dan IMF. Paket pemulihan ekonomi ala IMF secara garis besar meliputi tiga kebijakan: pengetatan sektor moneter, pembenahan bank, dan pengetatan fiskal
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI tersebut, merupakan awal kehancuran sistem produksi pangan di Indonesia. Karena peranan Bulog sebagai stabilisator harga pangan khususnya beras diubah.
"Tapi waktu itu kita menyerah dengan IMF. Kita percaya bahwa mereka cinta dengan kita, padahal tidak ada. Hubungan negara tidak ada rasa cinta yang penting adalah kepentingan mereka kalau kita ambruk nggak ada urusan bagi mereka," ungkapnya.
Di sisi lain, Prabowo pun menyoroti banyak anak muda yang menjadi petani karena melihat orang tuanya yang hidup susah. Itu adalah salah satu penyebab turunnya angka petani di Indonesia. Oleh karena itu, food estate harus terus dikembangkan agar petani hidup sejahtera seperti petani di Jerman.
"Kita harus bantu semua petani, kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani seperti di Jerman. Dia kerja di ladang sore, dia pulang naik mobil golf, malam-malam ke disko," tuturnya.
