Tiga Kritik Pedas Tim Anies pada Kebijakan Hilirisasi Nikel Jokowi

Menurutnya, industri di dalam ekosistem nikel seperti baterai ataupun kendaraan listrik tidak membuka banyak lapangan pekerjaan. Sebab, mayoritas dikerjakan oleh robot, mekanisasi, dan otomatisasi, sehingga sedikit sekali manusia yang bekerja di dalamnya.

Alhasil, dampak industri tersebut kepada lapangan kerja terbilang minim, walaupun cukup berkontribusi kepada angka pertumbuhan ekonomi.

"Tapi ini tidak berujung kepada perbaikan lapangan pekerjaan, dan tidak berujung kepada perbaikan penghasilan pekerja. Ya karena ini semuanya padat modal, mulai dari tambangnya, yang kebanyakan menggunakan alat berat, sampai ke smelternya. Akhirnya sektor ini banyakan menguntungkan pemodal, pemodal yang mendanai industri yang pada modal ini," ujar dia.

Menurutnya, industri yang berpeluang membuka lapangan kerja lebih besar ada di sektor jasa, seperti ritel, perhotelan, akomodasi dan makanan, konstruksi, pendidikan, angkutan dan logistik, hingga sektor administrasi.

"Jadi sebetulnya sektor-sektor inilah sektor jasa yang punya peluang paling besar untuk memperbanyak dan memperbaiki lapangan kerja. Tapi ini terbengkalai dengan fokus yang obsesif kepada hanya nikel, mungkin sebentar lagi aluminium, ya, dan mobil listrik dan baterai," sebut dia.

Akibat obsesi pemerintah terhadap nikel, menurutnya, ada sektor sesama padat modal yang terbengkalai. Padahal itu adalah industri dasar, yang mana produk yang dihasilkan menjadi dasar bagi industri lainnya, yaitu semen, baja, petrokimia atau plastik, dan pupuk.

"Itu adalah dasar dari semua sektor, semua sektor membutuhkan semen, untuk bangun pabrik pun butuh semen, untuk bangun gedung perkantoran, mall, bahkan bangun smelter butuh semen," sebut Tom.

Begitupun dengan baja, yang mana banyak sektor industri yang membutuhkannya, mulai dari sektor elektronik hingga otomotif. Sama halnya dengan plastik, dibutuhkan oleh industri perabotan rumah tangga hingga tekstil.

"Dengan obsesi pemerintah pada hanya nikel saja, ini industri yang lain, meskipun sesama padat modal terbengkalai," tuturnya.

Menurut Tom, masalah yang dihadapi Indonesia cukup serius. Sebab, persentase ekonomi Indonesia yang berbasis manufaktur mengalami penurunan dari di atas 20 persen menjadi di kisaran 18 persen.

"Dan sekali lagi kebijakan hilirisasi ini digenjot mulai tahun 2018-2019. Tapi kelihatannya tidak ngefek kepada kontribusi industri manufaktur kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," kata dia.

Dia memperkirakan kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi akan terus merosot apabila kebijakan di sektor perindustrian terlalu sempit.

"Saya prediksi bahwa persentase ini akan terus menurun kalau kebijakan perindustrian pemerintah terus sedemikian sempit, mengabaikan sektor-sektor industri yang lainnya yang padat modal tapi basic industry yang lebih penting, jadi akar dari pohon industri, atau yang pada modal seperti tekstil, mebel, elektronik, dan sebagainya," tambahnya.