TikTok Jual Unit AS ke Usaha Patungan Investor Amerika

ByteDance dan TikTok telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan tiga investor besar, Oracle, Silver Lake, dan MGX, untuk membentuk perusahaan baru bernama TikTok USDS Joint Venture LLC. Entitas ini akan mengelola seluruh operasi TikTok di AS. Dalam struktur kepemilikan yang baru, mayoritas saham dan hak suara akan dipegang oleh para investor Amerika dan global, sementara ByteDance beserta afiliasinya hanya memiliki kepemilikan minoritas, yakni kurang dari 20 persen.

CEO TikTok, Shou Zi Chew, dalam memo internal kepada karyawan menyebut, langkah ini sebagai kemajuan besar untuk mengakhiri ketidakpastian panjang mengenai masa depan TikTok di AS. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut akan memastikan TikTok tetap dapat beroperasi di bawah struktur kepemilikan baru.

“Kesepakatan yang kita tanda tangani hari ini menempatkan TikTok pada pijakan yang kokoh dan memungkinkan kita terus melayani 170 juta pengguna di AS,” tulis Chew dalam memo, dikutip Indian Express.

TikTok menjelaskan, dewan direksi perusahaan baru itu akan terdiri atas tujuh anggota, dengan mayoritas merupakan warga negara AS. Dewan tersebut akan bertanggung jawab atas kebijakan, tata kelola perusahaan, serta pengambilan keputusan strategis. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menegaskan pengawasan terhadap operasional TikTok di Amerika sepenuhnya berada di bawah struktur yang berbasis di AS.

Kesepakatan penjualan ini merupakan kelanjutan dari proses panjang yang dimulai sejak 2020, ketika pemerintah AS pertama kali melakukan penyelidikan keamanan nasional terhadap TikTok. Penyelidikan tersebut dipicu oleh kekhawatiran bahwa pemerintah China berpotensi memiliki akses terhadap data pengguna TikTok di AS. Tekanan politik yang terus berlanjut akhirnya menghasilkan undang-undang pada 2024 yang mewajibkan ByteDance untuk melakukan divestasi atau menjual aset TikTok di AS agar aplikasi tersebut tidak dilarang beroperasi.

Pada September 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa rencana pengalihan mayoritas kepemilikan TikTok kepada investor asal Amerika memenuhi kriteria qualified divestiture sebagaimana ditetapkan oleh Kongres. Dengan keputusan itu, TikTok diizinkan untuk tetap beroperasi di AS. Trump menegaskan kesepakatan ini bertujuan untuk melindungi data pribadi warga Amerika sekaligus memastikan mereka tetap dapat mengakses layanan populer tersebut.

Pejabat Gedung Putih menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengurangi risiko keamanan nasional, terutama terkait kemungkinan campur tangan asing melalui sistem rekomendasi konten maupun pengumpulan data pengguna berskala besar. Pemerintah menilai pembentukan perusahaan patungan dengan mayoritas kepemilikan dan pengawasan teknis di tangan pihak AS merupakan langkah kompromi yang efektif untuk menjaga keamanan data sekaligus memungkinkan TikTok tetap beroperasi tanpa larangan total.

Sebagai bagian penting dari kesepakatan tersebut, data pengguna TikTok di AS akan disimpan dan dikelola secara lokal melalui sistem komputasi awan milik Oracle, yang juga menjadi salah satu investor utama dalam perusahaan patungan baru itu. Pengaturan ini dirancang agar seluruh data pengguna Amerika berada di bawah yurisdiksi serta pengawasan keamanan dari lembaga-lembaga di AS, bukan tersimpan di pusat data di luar negeri.

Dalam memo internal kepada para karyawan, Shou Zi Chew menjelaskan, algoritma rekomendasi TikTok akan dilatih ulang menggunakan data pengguna dari AS dengan pengawasan mitra keamanan lokal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan sistem rekomendasi konten tetap bebas dari manipulasi pihak luar dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku di AS.

“Kami telah bekerja tanpa henti bersama mitra dan pemerintah untuk mencapai struktur yang melindungi data dan menjamin kebebasan berekspresi di platform kami,” tulis Chew, dilansir ABC News.

Para analis menilai bahwa penyelesaian kesepakatan pada 22 Januari mendatang akan mengakhiri salah satu sengketa teknologi lintas negara paling menonjol antara AS dan China. Namun, mereka memperkirakan pengawasan regulasi terhadap TikTok akan tetap ketat. Pemerintah AS juga menegaskan tetap memiliki wewenang untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut apabila ditemukan pelanggaran terhadap komitmen perlindungan data atau independensi algoritma.