Tokcer, APBN per Agustus Masih Surplus Rp147,2 Triliun
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Agustus 2023 surplus Rp147,2 triliun. Laju surplus ini meningkat 37 persen dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp107,4 triliun.
"Jumlah surplus per Agustus ini setara dengan 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kalau dilihat dari keseimbangan primernya juga dalam posisi surplus sebesar Rp422,1 triliun," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (20/9/2023).
1. Pendapatan negara hingga Agustus capai Rp1.821,9 triliun
Pendapatan negara hingga Agustus 2023 terkumpul sebesar Rp1.821,9 triliun atau mencapai 74,0 persen dari target APBN tahun anggaran 2023. Belanja juga meningkat 3,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sejalan dengan itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.674,7 triliun atau mencapai 54,7 persen dari pagu 2023. Realisasi belanja negara ini pun tumbuh sebesar 1,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022.
2. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp1.170,8 triliun
Menkeu mengatakan belanja pemerintah pusat sudah terealisasi Rp1.170,8 triliun atau sudah mencapai 52,1 persen dari pagu. Namun, belanja ini turun 0,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp1.177,9 triliun. Dengan rincian, belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp581,6 triliun.
"Ini artinya 58,1 persen dari pagu belanja Kementerian dan Lembaga sudah direalisasi. Belanja K/L dipengaruhi percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penyaluran berbagai bansos, serta dukungan persiapan pelaksanaan pemilu," ujarnya.
Kemudian belanja non K/L mencapai Rp589,1 triliun atau 47,3 persen dari pagu. Belanja ini digunakan untuk merealisasikan subsidi dan kompensasi BBM dan listik, Elpiji). Penggunaan anggaran juga digunakan untuk program Kartu Pra Kerja, subsidi pupuk dan termasuk belanja pensiun.
3. Sebanyak Rp649,7 triliun manfaatnya langsung dirasakan masyarakat
Menurutnya dari total realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, sebanyak Rp649,7 triliun merupakan belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dinikmati oleh masyarakat.
"Mulai dari perlindungan sosial, bagi petani dan para siswa belanja pendidikan untuk operasi sekolah, pembangunan infrastruktur dasar yakni kegiatan infrastruktur dasar seperti sarana prasarana air, jalan, sanitasi, persampahan hingga rel kereta api. Begitu juga untuk subsidi dan kompensasi listrik, BBM hingga kartu pra kerja," tegasnya.
Rincian daftarnya:
- Program keluarga harapan (PKH) Rp19,1 triliun
- Kartu sembako Rp29,7 triliun
- PBI JKN Rp30,9 triliun
- Bantuan benih, mulsa dan pupuk organik Rp923,1 miliar
- Bantuan alat dan mesin pertanian Rp480,3 miliar
- Bantuan ternak Rp125,4 miliar
Bantuan pendidikan
- Program Indonesia Pintar Rp6,7 triliun
- Program KIP Kuliah Rp8,7 triliun
- Bos (Kemenag) Rp7,2 triliun
- BOPTN Rp3,4 triliun
Infrastruktur
- Pembangunan rehabilitasi infrastruktur Rp90,2 triliun
- Bantuan bencana Rp1,7 triliun
Rincian Belanja Non-K/L
- Subsidi dan kompensasi listrik Rp54,0 triliun
- Subsidi Elpiji 3 Kg Rp41,5 triliun
- Subsidi dan kompensasi BBM Rp61,4 triliun
- Subsidi perumahan Rp539,8 miliar
- Kartu Prakerja Rp2,8 triliun