Tumpukan Utang Negara Era Jokowi Naik 208,22 Persen

20 Des 2023, 13:18 WIB

ilustrasi utang (IDN Times/Nathan Manaloe)

Jakarta, IDN Times - Tumpukan utang pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo selama 2 periode terus meningkat, terhitung sejak menjabat pada 20 Oktober 2014 hingga saat ini.

Dihimpun dari berbagai sumber, apabila dihitung, sejak kepemimpinan periode pertama, yakni 2014, utang pemerintah baru mencapai Rp2.608,78 triliun. Kemudian pada November 2023 utang bergerak naik cukup fantastis menyentuh Rp8.041,01 triliun. Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun, utang sudah naik 208,22 persen.

Meski secara nominal utang mengalami kenaikan, namun rasio utang hingga November masih di level 38,11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di batas aman. Pasalnya, batas rasio utang yang sesuai UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah maksimal 60 persen terhadap PDB.

1. Utang naik fantastis saat COVID-19

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Meski begitu, kenaikan utang ini juga tidak terlepas dari kondisi pandemik COVID-19 yang sempat menghantam ekonomi Indonesia pada kurun waktu 2020-2022 dan pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat.

Adapun kenaikan utang tertinggi, yakni periode 2020. Saat itu, posisi utang mencapai Rp6.074,56 triliun atau 38,68 persen terhadap PDB atau melonjak hingga 27,1 persen atau secara nominal Rp1.295,28 triliun dibandingkan laju utang 2019 sebesar Rp4.779,28 triliun.

2. Daftar utang pemerintah periode 2014-November 2023

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Rincian utang periode 2014-November 2023:

2014
Rp2.608,78 triliun dan rasio utang menjadi 24,75 persen terhadap PDB

2015
Rp3.165,13 triliun, rasio utangnya 26,84 persen terhadap PDB

2016
Rp3.466,96 triliun, rasio utangnya 27,5 persen terhadap PDB

2017
Rp3.938,70 triliun dengan rasio utang 29,22 persen terhadap PDB

2018
Rp4.418,30 triliun capaian rasio utang 29,98 persen terhadap PDB

2019
Rp4.779,28 triliun memiliki rasio utang 29,80 persen terhadap PDB

2020
Rp6.074,56 triliun dengan laju rasio utang 38,68 persen terhadap PDB

2021
Rp6.908,87 triliun dengan rasio utang 41 persen terhadap PDB

2022
Rp7.733,99 triliun dengan rasio utang 39,57 persen terhadap PDB

November 2023
Rp8.041,01 triliun dan rasio utangnya menjadi 38,11 persen terhadap PDB

3. Utang pemerintah per November di dominasi SBN

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Adapun komposisi utang pemerintah hingga November yang mencapai Rp8.041,01 triliun di dominasi oleh utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN), yakni 88,61 persen dan pinjaman 11,39 persen.

Utang dalam bentuk SBN Rp7.124,98 triliun, rinciannya:

SBN domestik Rp5.752,25 triliun
SBN valuta asing Rp1.372,73 triliun

Kemudian, utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp916,03 triliun.

Pinjaman dalam negeri Rp29,97 triliun
Pinjaman luar negeri Rp886,07 triliun

Kemenkeu mengklaim, pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.

"Pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen
SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan," tulis Kemenkeu.