ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)
Semasa hidupnya, Rizal Ramli juga dikenal sebagai ekonom kritis yang gemar mengkritik kebijakan pemerintah. Ia bahkan kerap ditandingkan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena kritik yang terus dilontarkannya kepada Sri Mulyani.
Misalnya saja pada April 2021 lalu, Rizal menyebut Sri Mulyani ugal-ugalan dan tidak transparan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kala itu, dia menilai realisasi APBN bulan Maret 2021 sudah melebihi dari yang dianggarkan. Sebab, defisit APBN kala itu meningkat 89,7 persen dibandingkan Maret 2020.
"Menkeu Sembunyikan Data karena Anggaran Keropos. Makin jelas, Sri Mulyani ngaku kelola fiskal hati-hati, prudent, ternyata ugal-ugalan dan tidak transparan," kata Rizal Ramli melalui akun Twitternya, @RamliRizal.
Rizal yang dijuluki Rajawali Ngepret juga sempat mengkritik habis keterlibatan Sri Mulyani dalam satgas yang ditugaskan untuk membongkar transaksi pencucian uang Rp349 triliun yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
"Saya puji teman saya, Pak Mahfud karena langkahnya bagus untuk membongkar transaksi Rp349 triliun ini. Tapi, ketika dia masukin Sri Mulyani ke dalam satgas, saya katakan this is joke of the month. Ini kan justru orang yang jadi sumber masalah di Kementerian Keuangan," kata Rizal dalam dialog virtual yang diadakan oleh LP3ES pada Rabu (12/4/2023).
Pada 1 Mei 2019, Rizal juga mengkritik habis proyek Jokowi terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Menurutnya, rakyat Indonesia tak butuh ibu kota baru, tapi presiden baru.
"Rakyat Indonesia tidak butuh ibu kota baru, tapi presiden baru tahun 2019," kata Rizal Ramli usai menghadiri acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Tennis Indoor, GBK.