Uni Eropa Akan Cabut Pembatasan Produk Impor Makanan Jepang

02 Jul 2023, 19:35 WIB

Ilustrasi Bendera Uni Eropa. (unsplash.com/Christian Lue)

Jakarta, IDN Times - Uni Eropa (UE) akan mencabut pembatasan impor yang tersisa pada produk makanan Jepang. Pembatasan itu dibuat sejak bencana di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima 2011. Rencana pencabutan itu ditargetkan terealisasi paling cepat akhir musim panas ini.

Masalah ini juga kemungkinan akan dibahas oleh Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, saat melawat ke Brussel pada Juli, guna menghadiri KTT Jepang-UE, Kyodo News melaporkan (30/6/2023).

UE adalah salah satu dari banyak negara atau wilayah di seluruh dunia yang melakukan pembatasan impor pada produk makanan Jepang. Hal ini karena kekhawatiran akan terkontaminasinya radiasi setelah kecelakaan Fukushima Daiichi, bencana nuklir terburuk sejak insiden Chernobyl 1986. Sementara itu, AS pada 2021, telah mencabut pembatasan impornya, lalu diikuti oleh Inggris pada 2022.

1. UE sedang memverifikasi keamanan produk makanan Jepang

Penghapusan pembatasan produk tersebut akan membuka jalan untuk berakhirnya persyaratan sertifikat uji radiasi untuk makanan laut dan jamur dari 10 prefektur di Jepang, termasuk Fukushima, Miyagi, dan Gunma.

Menurut NHK News, Komisi Eropa telah membuat proposal ke negara anggota UE, setelah memverifikasi keamanan produk makanan Jepang. Nantinya setelah proposal disetujui, UE diharapkan untuk sepenuhnya menghapus pembatasan pada produk Jepang.

Pemerintah Jepang pun menyambut baik langkah itu. Pihaknya berharap UE akan mengapus pembatasan tersebut dan memberikan dorongan besar untuk rekonstruksi daerah yang terkena dampak dari bencana nuklir tersebut.

2. Kepala IAEA akan kunjungi Jepang, jelang pelepasan air limbah Fukushima

Bendera Jepang. (Unsplash.com/ Roméo A.)

Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, akan mengunjungi Jepang pada Selasa. Grossi akan mempresentasikan hasil temuan tinjauan keamanan badan tersebut, atas rencana Negeri Sakura untuk melepaskan air radioaktif yang diolah dari PLTN Fukushima yang lumpuh ke laut.

Diperkirakan dalam lawatannya tersebut, Grossi akan bertemu dengan PM Kishida pada Selasa, untuk menyerahkan penilaian keselamatan. Selain itu, dia juga akan meresmikan kantor IAEA di lokasi PLTN Fukushima Daiichi.

Di samping itu, Pemerintah Jepang pun akan mengkaji penilaian IAEA, sebelum membuat keputusan pasti soal waktu pelepasan air limbah tersebut. Direncanakan, pembuangan air limbah akan dimulai sekitar musim panas ini oleh pihak pemerintah dan operator kompleks PLTN Fukushima Daiichi, Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Kishida telah menginstruksikan kementerian terkait pada Jumat, guna melanjutkan upaya Jepang untuk memberikan pemahaman di tingkat lokal hingga internasional, di tengah kekhawatiran bahwa air limbah tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan laut, keamanan pangan, hingga kesehatan manusia.

3. Penentangan terhadap pembuangan air limbah Fukushima

Ilustrasi reaktor nuklir. (pexels.com/Pixabay)

Rencana Jepang untuk melepaskan air limbah Fukushima mendapat penentangan dari pihak lokal maupun negara-negara tetangga. Federasi Asosiasi Koperasi Perikanan di Prefektur Fukushima pada Jumat, mengadopsi resolusi yang menyatakan penentangan terhadap rencana pemerintah tersebut.

Hal itu sebagai bentuk perlawanan dan tekad mereka untuk terus hidup dan mencari ikan di Fukushima. Resolusi tersebut juga telah disetujui oleh 10 asosiasi lokal. Mereka mendesak pemerintah dan TEPCO untuk membiarkan air tetap di darat. Nelayan lokal juga menentang rencana tersebut, karena khawatir akan potensi rusaknya reputasi produk mereka.

Di sisi lain, negara tetangga seperti China dan Rusia telah menyatakan keprihatinannya atas rencana Tokyo tersebut. Pada Mei lalu, delegasi ahli Korea Selatan (Korsel) dari lembaga pemerintah dan organisasi afiliasi mengunjungi PLTN Fukushima, guna inspeksi di tengah kekhawatiran publik Korsel atas potensi dari dampak pembuangan air limbah radioaktif tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.