Utang Luar Negeri RI Turun Tipis Jadi Rp7.052 Triliun pada Juli 2025

15 Sep 2025, 14:36 WIB

Triyan Pangastuti

Ilustrasi utang (freepik.com)

Intinya sih...

Utang luar negeri pemerintah capai Rp3.452 triliun
Mayoritas ULN masih didominasi utang jangka panjang

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) pada Juli 2025 sebesar 432,5 miliar dolar AS, atau sekitar Rp7.052,75 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS). Angka ini mengalami penurunan tipis sebesar 0,37 persen dibandingkan posisi ULN pada Juni yang tercatat sebesar 434,1 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, secara tahunan, ULN tumbuh sebesar 4,1 persen (year on year/yoy). Namun, pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,3 persen (yoy).

"Perkembangan ini terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik. Selain itu, posisi ULN Juli 2025 juga dipengaruhi oleh penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," ujar Denny dalam keterangan resminya, Senin (15/9/2025).

1. Utang luar negeri pemerintah capai Rp3.452 triliun

Ilustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Ia menjelaskan, posisi ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar 211,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.452,71 triliun, tumbuh sebesar 9 persen (yoy). Namun, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 10,0 persen (yoy) pada Juni 2025.

Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan pinjaman luar negeri dan penerbitan surat utang pemerintah.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif guna menjaga momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung:

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1 persen dari total ULN pemerintah),
Jasa Pendidikan (17,0 persen),
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,9 persen),
Konstruksi (12,1 persen), dan
Transportasi dan Pergudangan (8,9 persen).

Posisi ULN pemerintah tetap terjaga karena didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

2. Rincian perkembangan ULN swasta

Ilustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Posisi ULN swasta pada Juli 2025 tercatat stabil dibandingkan bulan sebelumnya pada kisaran 195,6 miliar dolar AS, atau Rp3.188,28 triliun. Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari peningkatan kontraksi pertumbuhan pada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 1,2 persen (yoy), di tengah pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang lebih tinggi, sebesar 3,6 persen (yoy) pada Juli 2025.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen terhadap total ULN swasta.

3. Mayoritas ULN masih didominasi utang jangka panjang

Ilustrasi beban utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Dengan perkembangan terkini, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,0 persen pada Juli 2025 dari 30,5 persen pada Juni 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,5 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ucapnya.