Vaksin Sinopharm Untung 20 Persen? Erick Thohir: BUMN Tidak Komersil!

19 Mei 2021, 17:13 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir (IDN Times/Teatrika Handoyo)

Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN Erick Thohir membantah ada komersialisasi dari keuntungan 20 persen vaksin Sinopharm yang digunakan untuk program Vaksinasi Gotong Royong. Ia menjelaskan bahwa harga vaksin Sinopharm ditentukan oleh pihak independen yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jangan ada pemikiran seakan-akan BUMN mengkomersilkan vaksin, tapi BUMN justru membantu percepatan vaksin secara transparan dan profesional," ujar Erick dalam acara konferensi pers KADIN Indonesia Sentra Vaksinasi Gotong Royong, Rabu (19/1/2021).

1. Pemerintah gelontorkan Rp77 triliun untuk vaksin gratis

ilustrasi vaksinasi (IDN Times/Herka Yanis)

Erick menjelaskan bahwa pemerintah menggelontorkan dana Rp77 triliun untuk vaksin gratis. Hal itu dilakukan karena jumlah masyarakat Indonesia yang besar. Menurutnya angka tersebut merupakan yang terbesar di dunia.

"Pemerintah mengadakan pengadaan vaksin yang jumlahnya luar biasa hampir Rp77 triliun di mana itu vaksinnya dibeli dan dibagikan secara gratis. Jadi konteksnya jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir mencari margin," kata Erick.

2. Proses pengadaan vaksin transpran dan telah diaudit

Default Image IDN

Selain itu, pendiri Mahaka Group ini mengatakan pengadaan vaksin Sinopharm dilakukan secara transparan bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Selain itu proses pengadaan vaksin juga melibatkan BPKP sebagai lembaga audit.

"Di situ jelas ada harga jual yang terdiri dari harga pembelian dan harga distribusi. jadi sangat transparan," katanya.

3. Ketetapan harga vaksin Sinopharm dan margin atau keuntungan 20 persen

Default Image IDN

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menetapkan besaran harga vaksin Sinopharm yang akan digunakan untuk vaksinasi mandiri atau gotong royong. Harga pembelian vaksin ditetapkan Rp321.660 per dosis.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Keputusan tersebut juga menerangkan pembelian vaksin tersebut merupakan harga tertinggi vaksin per dosis yang dibeli oleh badan hukum/badan usaha, sudah termasuk margin/keuntungan 20 persen dan biaya distribusi franco kabupaten/kota, namun tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).