Warga Direkrut Pulihkan Infrastruktur Sumatra, Diupah Rp125 Ribu

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana menyampaikan, dalam skema Padat Karya Tunai masyarakat menerima upah harian sebesar Rp125.000 per orang. Saat ini, pembayaran masih dilakukan secara tunai.

"Ke depan, Kementerian PU bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat agar pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai dengan nilai yang sama," paparnya.

Secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyalurkan program padat karya melalui dukungan pembangunan dan pemulihan infrastruktur permukiman, seperti Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Kemudian Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Berdasarkan hasil identifikasi hingga 31 Desember 2025, kerusakan infrastruktur berbasis masyarakat di Provinsi Aceh meliputi 31 unit PISEW di 13 kabupaten, 2 unit PAMSIMAS di 2 kabupaten, 44 unit SANIMAS di 9 kabupaten, 4 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.

Seluruh penanganan direncanakan mengoptimalkan pelibatan tenaga kerja lokal melalui skema padat karya.

Di Sumatra Utara, infrastruktur IBM terdampak mencakup 4 unit PISEW yang sempat terhenti, 6 unit SANIMAS di 3 kabupaten, serta 3 unit SPAM IBM perdesaan di 2 kabupaten. Pelibatan masyarakat dinilai dapat mempercepat pemulihan layanan dasar sekaligus memberikan penghasilan bagi warga terdampak.

Sementara itu, di Sumatra Barat, kerusakan infrastruktur berbasis masyarakat meliputi 6 unit PISEW di 5 kabupaten, 150 unit SPAM IBM perdesaan di 8 kabupaten, 90 unit SANIMAS, 2 unit SANIMAS IDB di 1 kabupaten, 10 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, 3 unit TPA, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.

Selain sektor permukiman, Kementerian PU juga menerapkan skema padat karya dalam pembersihan ruas jalan nasional terdampak bencana. Pada lokasi yang sulit dijangkau alat berat, tenaga padat karya dioptimalkan dengan dukungan peralatan berukuran kecil agar proses pembersihan tetap efektif.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan program padat karya merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menghasilkan infrastruktur secara fisik.

"Tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat " ujar Dody.

Pelibatan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan pembersihan dan perbaikan infrastruktur permukiman oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, dilakukan dalam skala kecil berbasis Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dengan melibatkan warga terdampak sebagai tenaga kerja harian.

Secara strategis, pelaksanaan padat karya oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya disebut sejalan dengan Visi PU 608, terutama dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Program tersebut diarahkan untuk membuka akses pekerjaan, meningkatkan pendapatan harian, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana.