Waswas Kebijakan Trump, RI Bakal Lobi Trump Bebaskan Tarif Bea Masuk

30 Nov 2024, 17:13 WIB

Ilustrasi Ekspor (Dok. IDN Times)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan berupaya untuk mendapatkan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau pembebasan tarif bea masuk dari Amerika Serikat (AS). Langkah ini diambil sejalan dengan terpilihnya Presiden Trump yang diproyeksi akan kembali menerapkan tarif impor yang tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian pada pemerintahan baru AS era Presiden Terpilih Donald Trump ialah persoalan tarif perdagangan ke sejumlah negara mitra dagangnya.

"Mungkin sih kita akan dorong (GSP) karena kita statusnya sebagai strategic partner country," kata Airlangga, dikutip dari siaran pers, Sabtu (30/11/2024).

1. Indonesia akan berupaya dapatkan fasilitas GSP

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Roundtable Luncheon yang digelar US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Washington D.C (Dok Kemenko Perekonomian)

Langkah untuk mendapatkan pembebasan bea masuk merupakan sebuah strategi yang akan ditempuh Indonesia agar produk yang ekspor ke Negeri Paman Sam bebas biaya bea masuk.

Adapun kebijakan tarif bea masuk yang tinggi ini pernah diterapkan Trump kepada China saat dirinya menjabat sebagai Presiden pada 2018 atau saat awal menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia, sejak 1974. Namun, fasilitas tidak bisa dinikmati terus menerus karena wajib melalui evaluasi untuk menentukan fasilitas akan diperpanjang atau dihentikan.

2. Indonesia berperan penting pemasok critical minerals

Ilustrasi tambang batu bara (IDN Times/Aditya Pratama)

Airlangga menilai positioning Indonesia kini sudah lebih baik apabila ingin berunding soal pembebasan tarif dimaksud, apalagi kini RI tengah berproses untuk aksesi keanggotaan OECD.

Di sisi lain, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam pasokan critical minerals yang sangat dibutuhkan oleh industri global. Harapan besar kini tertuju pada Indonesia sebagai alternatif pemasok mineral yang sebelumnya banyak didominasi oleh investasi dari China.

Hal ini menjadi fokus penting dalam upaya untuk mengelola supply chain yang efisien, khususnya dalam sektor teknologi dan energi terbarukan yang bergantung pada mineral seperti nikel, kobalt, dan litium.

"Jadi tinggal kita bagaimana me-manage itu. Kemarin kita ke Amerika juga dibahas bagaimana marketing dari critical mineral, yang akan dikerjasamakan dengan berbagai negara," papar Politisi Partai Golkar itu.

Berdasarkan Americangeosciences, critical minerals merupakan komoditas sumber daya mineral yang sangat penting di satu masa, namun terancam oleh gangguan pasokan karena berbagai alasan, seperti kepentingan prekonomian negara dan keamanan nasional. Oleh karena itu, berbagai elemen mineral bumi ini seringkali dianggap jarang dan kritis keberadaannya.

3. BI waspadai perlambatan ekonomi imbas kebijakan Trump

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan BI 2024 . (IDN Times/Triyan)

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memproyeksi prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026.

Hal ini seiring rencana kembali diberlakukannya kebijakan tarif impor tinggi terhadap China, yang dianggap sebagai bentuk proteksionisme.

"(AS) akan terapkan tarif tinggi dan bahkan perang dagang, ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok dagang, fragmentasi ekonomi dan keuangan. Akibatnya, prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024 di Gedung BI, Jumat (29/11/2024).