WFH Sehari dalam Seminggu Dinilai Tak Efektif Tekan Konsumsi BBM

22 Mar 2026, 10:01 WIB

Trio Hamdani

WFH Sehari dalam Seminggu Dinilai Tak Efektif Tekan Konsumsi BBM

SPBU Pertamina di Rest Area Tol Batang-Semarang KM 379A (arah Semarang). (IDN Times/Dhana Kencana)

Intinya Sih

Pengamat UGM Fahmy Radhi menilai WFH sehari seminggu tidak efektif menekan konsumsi BBM karena perilaku ASN dan pekerja sulit diubah serta berpotensi menjadi work from everywhere.
Kebijakan WFH dinilai bisa menurunkan pendapatan sektor transportasi dan UMKM, serta mengganggu produktivitas industri manufaktur sehingga perlu kajian cost-benefit yang matang sebelum diterapkan.
Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tengah mengkaji penerapan WFH satu hari per minggu pasca Lebaran sebagai langkah efisiensi menghadapi lonjakan harga minyak dunia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, meragukan efektivitas kebijakan work from home (WFH) sehari dalam seminggu dalam memangkas konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Dia menilai, menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta untuk disiplin bekerja dari rumah bukan perkara mudah karena berkaitan erat dengan perubahan perilaku.

"Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak bekerja di rumah pada Jumat, tetapi work from everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/3/2026).

Menurutnya, keberhasilan WFH saat pandemik COVID-19 dipicu oleh adanya faktor paksa berupa risiko penularan virus. Sementara, pada kebijakan WFH yang diwacanakan saat ini, faktor penekan tersebut tidak tersedia.

1. WFH sehari berisiko pukul sektor UMKM dan transportasi

Ilustrasi ojek online (IDN Times/Ardiansyah Fajar)

Fahmy juga menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut terhadap ekosistem ekonomi lokal. Dia menyebut pendapatan sektor transportasi, termasuk ojek online (ojol), serta warung nasi UMKM yang biasa melayani pekerja kantoran terancam merosot.

Lebih lanjut, penerapan WFH sehari di sektor manufaktur dianggap berisiko menurunkan produktivitas industri. Fahmy pun mendesak pemerintah agar menghitung secara mendalam perbandingan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari kebijakan itu.

"Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya," tuturnya.

2. Konflik Selat Hormuz picu harga minyak tembus 112 dolar AS

Ilustrasi harga minyak naik (IDN Times/Arief Rahmat)

Fahmy memahami wacana kebijakan efisiensi muncul menyusul ketegangan geopolitik di Selat Hormuz akibat konflik Iran dengan AS-Israel yang memicu lonjakan harga minyak dunia. Per 20 Maret 2026, harga minyak Brent tercatat meroket hingga 112,19 dolar AS per barel.

Sebagai negara importir minyak (net importer), kondisi tersebut memberikan tekanan berat bagi ekonomi Indonesia. Dampaknya bisa membuat beban subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak.

Dampak lainnya adalah pelemahan kurs rupiah yang sempat menyentuh angka Rp17 ribu per dolar AS, hingga ancaman inflasi impor (imported inflation) sebesar 3,07 persen hingga 4,8 persen secara tahunan yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat.

3. WFH sehari rencananya berlaku pasca Lebaran

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (IDN Times/Pitoko)

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kebijakan WFH satu hari dalam sepekan. Itu sebagai bentuk efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia saat ini dan telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Terkait dengan kajian tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi dari waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dalam lima hari kerja," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Mengenai waktu pelaksanaan, Airlangga memberikan sinyal kebijakan WFH tersebut akan mulai diberlakukan setelah masa Lebaran. Namun, pemerintah masih perlu menentukan tanggal pastinya untuk memulai implementasi di lapangan.

"Pasca Lebaran tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," kata mantan Menteri Perindustrian (Menperin) itu.