TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kemenkeu Jamin Keuangan Pertamina dan PLN Bakal Tetap Sehat

Keuangan Pertamina dan PLN harus dipastikan tetap sehat

Gedung Pertamina. (Dok. Pertamina)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah terus memantau kondisi keuangan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Kedua badan usaha milik negara tersebut ditugaskan untuk menjaga ketersediaan energi dan listrik kepada masyarakat.

Untuk memastikan Pertamina dan PLN dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pemerintah berupaya menjaga kesehatan keuangan kedua perusahaan pelat merah itu.

Baca Juga: Pemerintah Waspadai Kebijakan Nol-COVID China ke Ekonomi RI

Baca Juga: Kemenkeu: THR Lebaran buat PNS sudah Cair 100 Persen

1. Pemerintah jaga kondisi keuangan Pertamina dan PLN sesuai kebutuhan

Kantor Pusat PLN (Dok. PLN)

Pertamina dan PLN menyediakan barang atau jasa berupa administered price. Sederhananya, harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik mereka jual dengan harga yang telah diatur pemerintah.

Ketika Pertamina maupun PLN menjual barang dan jasanya di bawah harga keekonomian maka dapat berdampak terhadap menurunnya kesehatan keuangan perusahaan. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah.

"Jadi Pertamina dan PLN karena mereka memang melakukan penugasan dari pemerintah untuk harga-harga yang administered price, ini tetap kita jaga kondisi keuangannya sesuai dengan kebutuhan mereka untuk tetap sehat," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu dalam webinar, Jumat (13/5/2022).

2. Pertamina dan PLN butuh pendanaan yang cukup

Ilustrasi meteran listrik, ilustrasi PLN, ilustrasi listrik (Dok. PLN)

Dalam konteks ini, kata Febrio, baik Pertamina maupun PLN sama-sama membutuhkan pendanaan yang cukup guna mengeksuksi penugasan pemerintah dalam menyediakan energi kepada masyarakat dengan baik.

"Untuk bisa melakukan aktivitasnya, melakukan penugasan yang diberikan oleh pemerintah menyediakan bahan bakar dan juga menyediakan listrik sesuai dengan penugasan, mereka memang membutuhkan cash. Jadi memang pemerintah tahu untuk bisa melakukan penugasan itu mereka perlu disiapkan cash yang cukup" jelasnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya