Setiap komoditas yang masuk ke dalam negeri akan terkena aturan dalam bentuk pembayaran pajak. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membatasi jumlah produk yang masuk ke Indonesia.
Apalagi sekarang ini setiap orang bisa dengan mudah melakukan pembelanjaan dari luar negeri melalui online. Sehingga ada aturan khusus terkait dengan pembayaran bea impor melalui ecommerce.
Nah, apa itu Bea masuk dan bagaimana aturan terkait dengan belanja online luar negeri ini?
Bea masuk adalah pungutan yang diberlakukan kepada barang yang masuk ke dalam wilayah kepabeanan. Wilayah kepabeanan ini merupakan batas negara yang ditentukan berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
Adanya impor barang tentunya memberikan dampak yang tidak begitu baik bagi pasar dalam negeri. Karena itu, adanya bea impor ini akan membatasi produk yang masuk ke dalam negeri.
Tujuannya adalah akan membuat para konsumen lebih memilih produk dalam negeri, dan membatasi permintaan konsumen dalam negeri terhadap produk luar negeri.
Bea impor yang diberlakukan ini menunjukkan proteksi negara terhadap produk dalam negeri. Dimana semakin tinggi proteksi yang diberikan, semakin besar pula pungutan yang diberlakukan untuk produk yang akan masuk ke dalam negeri.
Barang yang masuk ke dalam negeri selain dilakukan oleh para importir juga sekarang ini bisa dilakukan oleh perseorangan. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam berbelanja online dari luar negeri.
Seseorang bisa langsung memesan sebuah produk dari luar negeri dalam harga satuan, dan bisa langsung mendapatkannya dengan dikirimkan ke alamat tujuan pembeli.
Alur dari pengiriman barang dari luar negeri melalui marketplace ini adalah sebagai berikut:
Proses pembayaran bea masuk dan pajak impor ini ada dua cara, yaitu:
Pihak jasa pengiriman akan menalangi biaya pengiriman dengan kesepakatan penerima barang. Kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor tersebut dikenakan kepada penerima barang atau pembeli. Baru setelah dilakukan pembayaran barang akan langsung bisa diantarkan ke alamat tujuan.
Proses pembayaran ini bisa dilakukan sendiri oleh penerima barang melalui kantor pos. Prosesnya, barang yang sudah diperiksa dari pabean langsung diantar ke kantor pos. Setelah itu, pihak kantor pos akan menghubungi penerima dengan menyertakan tagihan pembayaran pajak. Setelah proses pembayaran selesai, barang tersebut baru bisa diambil oleh penerima atau pembeli.
Dalam perhitungan bea masuk yang tidak melalui perusahaan jasa titipan adalah sebagai berikut:
Bea masuk = jumlah dari harga barang, asuransi, dan ongkos kirim x tarif bea masuk
Tarif bea masuk ini sesuai dengan buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI). Tarif tersebut bisa sebesar 0%, 5%, 10%, dan lain sebagainya sesuai dengan barang yang diimpor.
Selain bea masuk dikenakan juga pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%, dan juga pajak penghasilan sebesar 7,5%. Untuk pajak PPh ini bisa dikenakan 2,5% ketika penerima mempunyai API dan sebesar 15% jika tidak punya NPWP.
Untuk PPN dan PPh ini dihitung berdasarkan jumlah dari bea masuk ditambah dengan harga barang, asuransi, dan ongkos kirim.
Untuk rumus perhitungan PPN dan PPh adalah sebagai berikut:
PPN = jumlah dari harga barang, ongkir, asuransi, dan bea masuk x 10%
PPh = jumlah dari harga barang, ongkir, asuransi, dan bea masuk x 7,5% (bisa 2,5% atau 15%)
Namun, bagi barang yang harganya dibawah USD50 barang tidak dikenakan bea masuk, maupun pajak. Pajak yang dimaksud yaitu PPN, PPh, dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).
Batas pembebasan bea masuk dan pajak sebelumnya adalah sebesar USD 100. Kemudian dilakukan perubahan, karena semakin banyak orang yang berbelanja, menjadi USD 75 dan sekarang ini menjadi USD 50.
Itulah yang yang dinamakan bea impor dan semua alur proses hingga pembayaran bea masuk. Penjelasan ini tentunya sangat penting diketahui terutama untuk masyarakat sekarang ini yang sudah akrab dengan belanja online dari luar negeri