AS Tunda Pengenaan Tarif Impor Chip China, Berlaku Mulai 2027

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyatakan bahwa keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memberlakukan tarif baru terhadap impor semikonduktor dari China merupakan tindak lanjut dari penyelidikan “Section 301” berdasarkan Undang-Undang Perdagangan 1974. Penyelidikan tersebut menilai adanya praktik dagang tidak adil yang dilakukan China di sektor semikonduktor.

Menurut USTR, investigasi yang berlangsung selama satu tahun berfokus pada ekspansi besar-besaran kapasitas industri chip China yang didukung secara penuh oleh pemerintah negaranya. Laporan hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak negatif bagi pelaku industri di AS serta menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan global.

“Penargetan industri semikonduktor oleh China untuk mencapai dominasi global dinilai tidak wajar dan membebani perdagangan AS, sehingga layak dikenai tindakan balasan,” demikian pernyataan resmi USTR, dilansir Channel News Asia.

Langkah ini juga disebut sebagai kelanjutan dari kebijakan yang dirintis pada akhir masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Pada Desember 2024, Biden meluncurkan penyelidikan khusus terhadap produksi chip berteknologi lama atau legacy chips asal China, dengan tujuan melindungi produsen chip di AS dan negara sekutu dari banjir pasokan akibat ekspansi besar-besaran yang disubsidi Beijing.

“Penyelidikan ini bertujuan melindungi produsen semikonduktor Amerika dan mitra internasionalnya dari kelebihan kapasitas yang didorong subsidi besar pemerintah China,” ujar Perwakilan Dagang AS, Katherine Tai.

USTR dalam pengumuman terbarunya menjelaskan bahwa tarif tambahan terhadap impor semikonduktor dari China akan mulai diberlakukan pada Juni 2027. Ketentuan mengenai besaran tarif baru tersebut akan diumumkan paling lambat 30 hari sebelum penerapan resmi.

Selama 18 bulan pertama sejak kebijakan diberlakukan, tarif tambahan itu akan tetap berada di tingkat nol persen. Besaran ini berada di atas tarif eksisting yang sudah mencapai 50 persen terhadap semikonduktor asal China sejak Januari 2025. Angka tersebut merupakan hasil penggandaan tarif oleh pemerintahan Presiden Joe Biden berdasarkan penyelidikan Section 301 terpisah pada periode sebelumnya.

Dengan demikian, tarif impor chip China akan terdiri dari dua lapisan, tarif dasar yang telah diberlakukan sejak era Biden, serta tambahan tarif baru yang akan mulai naik secara bertahap setelah pertengahan 2027. USTR menilai masa jeda ini penting untuk memberikan ruang penyesuaian bagi industri dalam negeri sekaligus mendukung kestabilan rantai pasok global.

Penundaan penerapan tarif penuh juga dipandang sebagai strategi politik yang memungkinkan Washington mempertahankan tekanan terhadap Beijing tanpa menimbulkan guncangan langsung terhadap pasar elektronik dunia.

Seorang analis perdagangan menilai langkah tersebut sebagai strategi seimbang untuk menjaga kepentingan ekonomi sekaligus menunjukkan sikap tegas terhadap praktik dagang China.

“Kebijakan ini membuat Beijing tetap berada di bawah tekanan, namun menghindari guncangan mendadak terhadap rantai pasok elektronik global,” katanya, dilansir South China Morning Post.

Fokus utama dari investigasi pemerintah AS terhadap industri semikonduktor China adalah chip non-advanced atau legacy chips yang diproduksi di China. Jenis chip ini digunakan luas dalam berbagai produk konsumsi, termasuk kendaraan, peralatan rumah tangga, dan perangkat medis.

Melansir Kyodo News, USTR menjelaskan bahwa ketergantungan tinggi AS terhadap pasokan chip lama dari China menimbulkan potensi risiko bagi sejumlah sektor penting nasional. Di antaranya sektor otomotif, kesehatan, serta pertahanan, yang sangat bergantung pada ketersediaan komponen tersebut.

Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan tanggapan atas rencana kebijakan tarif baru tersebut. Namun, dalam berbagai pernyataan sebelumnya, pejabat pemerintah dan media resmi China kerap menuduh AS melakukan politisasi isu perdagangan serta menggunakan alasan keamanan nasional untuk membatasi kemajuan industri teknologi Beijing.