BBTN akan lakukan rights issue sebesar Rp1 triliun pada September 2025 untuk meleburkan unit usaha syariahnya dengan PT Bank Victoria Syariah.
Setelah akuisisi dan rights issue rampung, total modal BTN Syariah akan mencapai sekitar Rp6 triliun untuk memenuhi syarat sebagai bank Kelompok KBMI 2.
Jakarta, IDN Times - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) akan melakukan rights issue sebesar Rp1 triliun pada September 2025.
Aksi korporasi ini dilakukan dalam rangka meleburkan unit usaha syariahnya (UUS) BTN Syariah dengan PT Bank Victoria Syariah (BVS), sebagai bagian dari pelepasan atau spin off.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN Syariah memiliki modal awal sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp4 triliun. Selanjutnya, terdapat tambahan sekitar Rp1,5 triliun, hasil dari transaksi pengambilalihan saham PT Bank Victoria Syariah (BVIS) yang telah dilangsungkan pada Kamis (5/6).
“Transaksinya clean base, jadi nggak ada DPK maupun aset pembiayaan yang harus dicek lama-lama. Tinggal SBN dan ekuitas saja, lebih praktis,” ujar Nixon dalam konferensi pers di Menara BTN, Kamis (5/6/2025).
Setelah akuisisi dan rights issue rampung, total modal BTN Syariah akan mencapai sekitar Rp6 triliun. Angka ini dirancang untuk memenuhi syarat sebagai bank Kelompok KBMI 2 dan menjaga rasio kecukupan modal (CAR) tetap ideal di kisaran 18–19 persen.
“Kenapa Rp6 triliun? Supaya bank syariah ini bisa langsung tancap gas untuk ekspansi, dengan struktur modal yang solid dan memenuhi aturan,” ujar Nixon.
Aset BTN Syariah yang akan dilepas dari induknya mencapai sekitar Rp61 triliun. Nixon optimistis nilainya bisa tembus Rp65–67 triliun pada Oktober atau November mendatang, bertepatan dengan target penyelesaian proses spin off.
"Saat ini, aset BTN Syariah telah mencapai sekitar Rp60 triliun. Namun setelah seluruh proses spin off rampung pada Oktober atau November mendatang, nilai aset bank syariah baru ini diproyeksikan menembus Rp67 triliun,” ungkap Nixon.
Sebagai upaya peningkatan Capital Adequacy Ratio (CAR) agar bisa mencapai sekitar 18-19 persen sehingga hampir setara dengan induknya saat ini. Dengan begitu, BTN Syariah yang nantinya akan menjadi bank umum syariah (BUS) bisa langsung melangsungkan ekspansi bisnis.
Ia menjelaskan, proses spin off ini merupakan bagian dari komitmen BTN dalam menjalankan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mewajibkan unit usaha syariah bertransformasi menjadi entitas terpisah.
Dalam ketentuan POJK tersebut, disebutkan bank yang aset UUS-nya mencapai 50 persen atau lebih dari total aset induknya, atau aset UUS-nya minimal Rp 50 triliun, wajib melakukan spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).