Kemenkeu Pastikan Anggaran Pendidikan Rp660,8 Triliun Tepat Sasaran

Dari jumlah itu, sekitar Rp237,3 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, Rp346,6 triliun melalui Transfer ke Daerah, dan Rp77,0 triliun akan digunakan untuk investasi pendidikan. Jumlah anggaran pendidikan ini naik sebesar Rp48,6 triliun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp612,2 triliun.

Anggaran pendidikan tersebut digunakan untuk mendukung program-program unggulan antara lain untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan (APK) melalui beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, layananan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang holistik integratif, afirmasi pendidikan seperti inklusif dan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pendidikan nonformal, pendidikan tinggi vokasi, pendidikan tinggi akademik, asesmen kompetensi minimum (AKM), serta pendanaan pendidikan. Program-program ini diharapkan dapat membentuk SDM yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing global.

Isa Rachmatarwata, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan, menyoroti pentingnya menghadapi tantangan pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Isa menekankan perlunya komitmen yang kuat dan upaya nyata dalam mengatasi tantangan ini, khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan tinggi.

Pemerintah telah secara konsisten mengalokasikan dana yang signifikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan anggaran tersebut terus meningkat setiap tahun.

Isa menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan diarahkan pada beberapa aspek utama. Pertama, ada penekanan pada peningkatan kemampuan guru dan staf pendidikan. Kedua, perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan dengan menggambarkan guru ke seluruh wilayah dan memperbaiki fasilitas sekolah, termasuk di daerah terpencil. Ketiga, kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) akan menjadi fokus.

Selain itu, pemerintah juga akan berupaya memastikan bahwa semua warga dapat mengakses pendidikan di semua tingkatan. Upaya peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil, juga akan mendapatkan perhatian. Pemerintah berkomitmen untuk membangun konektivitas yang kuat antara pendidikan vokasi dan dunia kerja.

Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga memiliki rencana untuk memperluas program beasiswa dan bantuan sosial pendidikan. Anggaran untuk beasiswa dan bantuan sosial pendidikan telah mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp35,94 triliun pada tahun 2024, melampaui anggaran sepuluh tahun yang lalu lebih dari lima kali lipat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari tingkat dasar hingga tinggi. Prinsip "no one left behind" yang dipegang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo menjamin bahwa tidak ada warga yang ditinggalkan dalam mendapatkan hak pendidikan.

Program-program beasiswa dan bantuan pendidikan akan disalurkan melalui berbagai program, termasuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk sekolah, serta program-program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk peserta didik.

Penting untuk memastikan bahwa semua warga, terutama yang tinggal di wilayah terpencil (3T), memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, perguruan tinggi dan institusi pendidikan lainnya memiliki peran besar dalam mencapai tujuan ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Isa menegaskan bahwa peringkat bukanlah tujuan utama. Lebih dari itu, yang penting adalah bagaimana peringkat tersebut dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja seringkali memunculkan perbedaan jalur. Dalam era revolusi industri 4.0, di mana dunia kerja berkembang dengan sangat cepat, penting untuk menjembatani kesenjangan antara perguruan tinggi, dunia kerja, dan industri. Konsep Kampus Merdeka mendorong mahasiswa untuk mengembangkan diri dan potensi mereka dengan memberikan ruang yang lebih besar.

Dalam sepuluh tahun mendatang, perkiraan dari McKinsey adalah bahwa banyak pekerjaan akan digantikan oleh teknologi. Namun, perkembangan teknologi juga akan membuka peluang untuk pekerjaan baru. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memastikan bahwa lulusan mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan baru ini dan menjadi lebih adaptif dan fleksibel, sesuai dengan semangat Kampus Merdeka.

Isa mengakhiri dengan mengingatkan bahwa program-program yang telah disiapkan harus dilaksanakan dengan baik, dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Hal ini akan membantu mencapai target yang telah direncanakan dengan sukses. (WEB)