Kilas Balik Alasan AS Kritik QRIS, Merasa Bisnisnya Terancam?

Dalam NTE Report, USTR menyebutkan daftar hambatan perdagangan yang dialami di 59 negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia.

USTR mengkritik Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Dalihnya, mereka khawatir tak mendapatkan informasi jika ada perubahan mengenai sistem pembayaran buatan BI itu.

"Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, khawatir selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang perubahan yang mungkin terjadi atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka mengenai sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi secara lancar dengan sistem pembayaran yang ada," tulis USTR dalam NTE Report 2025.

Tak hanya QRIS, USTR juga mengkritik regulasi Cetak Biru (blue print) Sistem Pembayaran BI yang dituangkan pada Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020, di mana sistem pembayaran dan sistem perizinan Indonesia diatur sesuai kategorisasi berbasis risiko.

Pada operator layanan pembayaran non-bank atau pembayaran front-end, BI mewajibkan kepemilikan asing maksimal hanya 85 persen. Lalu, perusahaan asing juga hanya bisa memiliki 20 persen saham atas operator infrastruktur pembayaran atau perusahaan back-end.

USTR menilai BI tak berkonsultasi sebelum mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia.

Sejak Mei 2023, BI mengamanatkan kartu kredit pemerintah menggunakan sistem GPN, begitu juga dengan kartu kredit pemerintah daerah (Pemda). USTR melihat kebijakan ini mengancam akses sistem pembayaran elektronik AS.

“Perusahaan pembayaran AS khawatir kebijakan baru tersebut akan membatasi akses penggunaan opsi pembayaran elektronik AS," tulis USTR.

USTR juga mengkritik Peraturan BI No. 19/8/PBI/2017 Tahun 2017, yang mewajibkan semua transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan memiliki izin dari BI.

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh izin switching dan bermitra dengan GPN, BI membatasi kepemilikan asing hanya 20 persen pada perusahaan itu. Peraturan itu melarang penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi kartu debit dan kredit ritel domestik.

Dalam Peraturan BI no.191/10/PADG/2017, BI juga mengamanatkan perusahaan asing yang memiliki izin untuk memproses transaksi ritel domestik untuk bermitra dengan switching GPN. USTR menyoroti alasan BI yakni untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri dan transfer teknologi.

Meski begitu, pada 21 April 2025 lalu, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, selama ini kartu kredit asing seperti Visa dan MasterCard asal AS masih mendominasi sistem pembayaran di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan tidak ada hambatan bagi perusahaan asing untuk beroperasi di dalam negeri.

Oleh karena itu, menurutnya, tudingan sistem pembayaran nasional membatasi pelaku usaha asing tidak sepenuhnya tepat.

"Sampai sekarang kartu kredit yang selalu diributin, Visa, Master kan masih juga yang dominan. Jadi itu nggak ada masalah sebenernya," ucap Destry di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta.