Mengenal Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, Strategi AS Lawan China?

27 Mei 2022, 06:05 WIB

Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menandatangani perintah eksekutif pada Minggu (7/2/2021). (Facebook.com/President Joe Biden)

Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara resmi memperkenalkan sebuah strategi ekonomi yang disebut Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) pada minggu ini selama tur Asia pertamanya.

Hal ini terjadi lima tahun setelah AS secara sepihak menarik diri dari Kemitraan Trans-Pasifik, kesepakatan perdagangan yang ditandatangani oleh 12 negara di Asia-Pasifik, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

Setelah AS keluar, negara-negara anggota yang tersisa terus bersama dan meluncurkan CPTPP atau Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif. Ini adalah salah satu kesepakatan perdagangan multilateral terbesar di dunia, yang bahkan membuat China ingin bergabung.

Sejak penarikan itu, kehadiran AS di kawasan menjadi sangat berkurang, dan ini diperburuk oleh perang dagangnya dengan China. Tetapi IPEF telah memecahkan kebekuan tersebut. Meski demikian, analis dan pengamat masih memiliki keraguan pada IPEF, menyebutnya lebih simbolis daripada kebijakan yang efektif atau nyata.

Lalu, apa sebenarnya Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik? Berikut jawabannya.

1. Pengertian dan tujuan IPEF

Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo bersama dengan Presiden AS Joe Biden (Instagram.com/jokowi)

IPEF adalah kerangka kerja yang dipimpin AS bagi negara-negara yang berpartisipasi untuk memperkuat hubungan mereka dan terlibat dalam masalah ekonomi dan perdagangan penting yang menjadi perhatian kawasan, seperti membangun rantai pasokan yang tangguh yang telah dihancurkan oleh pandemik. Namun ini juga dilihat sebagai sarana untuk melawan China di kawasan.

IPEF bukan perjanjian perdagangan bebas. Tidak ada rencana mempermudah atau memperluas akses pasar atau pengurangan tarif di dalamnya, meskipun para ahli mengatakan itu dapat membuka jalan untuk kesepakatan perdagangan.

“Saya pikir Presiden Biden, sayangnya, mengindikasikan bahwa itu tidak boleh dianggap sebagai awal dari perjanjian perdagangan,” kata David Adelman, direktur pelaksana Krane Funds Advisors dan mantan duta besar AS untuk Singapura, kepada CNBC, Selasa (25/5/2022).

Selain itu, IPEF juga bukan pakta keamanan, tidak seperti kelompok Quad, yang terdiri dari empat negara yakni Australia, India, Jepang, dan AS.

2. IPEF masih menerima peserta baru

Xi Jinping dan Joe Biden (Instagram.com/chinaxinhuanews/facebook.com/Joe Biden)

Sebagai permulaan, AS akan bermitra dengan 12 negara awal yang termasuk anggota Quad yakni Australia, India, dan Jepang. IPEF juga melibatkan tujuh negara ASEAN seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain itu ada Korea Selatan dan Selandia Baru.

AS mengatakan kerangka itu terbuka untuk peserta baru.

“Ini adalah kumpulan negara yang bagus … tetapi kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa ini bukan benar-benar perubahan dalam kebijakan atau terobosan untuk perdagangan di Pasifik – ini adalah kerangka kerja,” kata Adelman.

3. Alasan AS memilih Indo-Pasifik

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam sebuah konferensi pers di Gedung Pentagon pada Kamis 11 Februari 2021. (Facebook.com/President Joe Biden)

Biden mengatakan ia memiliki keyakinan pada kawasan Indo-Pasifik. “Masa depan ekonomi abad ke-21 sebagian besar akan ditulis di Indo-Pasifik di wilayah kami,” kata Biden minggu ini.

Biden mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan. Dari sisi produk domestik bruto (PDB), gabungan PDB dari negara-negara yang berpartisipasi mewakili 40 persen dari PDB global. Dari segi populasi, sekitar 60 persen populasi dunia tinggal di Indo-Pasifik, dan kawasan ini diperkirakan AS akan menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan global selama tiga dekade ke depan.

Persyaratan dan detail spesifik dari kerangka kerja ini sebenarnya masih dibahas. Tetapi sebagai permulaan, ada empat prinsip utama yang dimiliki kerangka kerja ini, yakni sebagai berikut:

- Ekonomi yang terhubung: standar dan aturan yang lebih tinggi untuk perdagangan digital, seperti aliran data lintas batas.

- Ekonomi yang tangguh: rantai pasokan tangguh yang akan tahan terhadap gangguan tak terduga seperti pandemik.

- Ekonomi yang bersih: menargetkan komitmen dan proyek energi hijau.

- Ekonomi yang adil: menerapkan perdagangan yang adil, termasuk aturan yang menargetkan korupsi dan perpajakan yang efektif.