PEN 2022 Belum Dianggarkan, Ekonom Minta Program Bansos Dilanjutkan

04 Jun 2021, 18:37 WIB

Pembagian paket sembako di Tangerang (Dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah belum menetapkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. Perkembangan kondisi ekonomi dari dampak COVID-19 di tahun ini akan menjadi penentu besaran anggaran PEN.

"(PEN) ini belum dibahas. Pembahasan KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) baru permulaan makro, indikator-indikator makronya. Jadi nanti kita lihat. Yang jelas APBN sebagai instrumen kebijakan. Jadi belum sampai PEN-nya berapa. Apakah sampai 2022? Kalau kami lihat ini harus selaras dengan ekonominya," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Hidayat Amir dalam webinar Dialogue KiTa, Jumat (4/6/2021).

Namun, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, ada beberapa pos-pos anggaran dalam PEN yang harus tetap dipertahankan sampai 2022, misalnya seperti anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos). Dalam perlinsos itu sendiri, salah satu programnya ialah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan.

"Lalu dari sisi permintaan, mempertahankan daya beli bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ini berkaitan juga dengan kesejahteraan. Makanya perlinsos perlu dipertahankan meski akan ada penyesuaian di situ," kata Josua.

1. Deretan program lain yang perlu dipertahankan untuk PEN 2022

Ilustrasi Arisan. (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain bansos, Josua juga menyarankan pemerintah untuk mempertahankan anggaran untuk penanganan kesehatan.

"Pandangan saya, masih ada beberapa pos yang perlu dipertahankan, terkait kesehatan, karena kita bicara bagaimana vaksinasi ini mungkin tak hanya sampai 2022, tapi beyond 2022, mungkin akan ke arah sana, krisis kesehatan masih sangat penting," urainya.

Tak lupa juga anggaran untuk program dukungan dunia usaha, khususnya untuk sektor yang pemulihannya memakan waktu lama seperti pariwisata.

"Kalau aktivitas sudah berjalan normal kembali, demand side sudah lebih pulih, maka kebijakan sektoral diharapkan bisa untuk tetap dipertahankan. Dan sektor-sektor itu penanganannya berbeda, ada yang relatif cepat, moderat, ada yang lebih lambat seperti pariwisata, jadi tentunya akan disesuaikan di situ," ujar Josua.

2. Indikator penentu anggaran PEN

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Josua, pemerintah akan menetapkan anggaran PEN ketika sudah mengantongi indikator-indikator penentunya. Apa saja? Mulai dari kasus COVID-19, program vaksinasi, dan hasil dari pemulihan ekonomi yang sudah dilakukan selama ini.

"Sehingga saya pikir ini akan sangat menentukan seberapa besar anggaran PEN 2022," imbuh Josua.

3. Anggaran PEN 2020-2021

Ilustrasi uang (IDN Times/Mardya Shakti)

Pemerintah pertama kali meluncurkan PEN ialah pada tahun 2020. PEN tahun 2020 memiliki anggaran Rp695,2 triliun. Rinciannya, Rp87,55 triliun untuk penanganan kesehatan, Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial, Rp120,61 triliun untuk insentif dunia usaha, Rp123,46 triliun untuk UMKM, Rp53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi, dan Rp106,11 triliun untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda.

Sementara itu, alokasi anggaran PEN 2021 ini ialah sebesar Rp699,43 triliun. PEN 2021 difokuskan kepada 5 program antara lain, penanganan kesehatan Rp176,3 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun, dan juga program prioritas Rp125,1 triliun.