Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan modus aliran dana untuk entitas pinjaman online (pinjol) ilegal. Dari hasil penelusuran, ada aliran dana Rp1 triliun untuk modal pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia.
"Angka yang kami peroleh yang dilaporkan kepada saya terkait pinjol yang sudah ditelusuri teman-teman itu di atas Rp1 triliun," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Ivan mengatakan penyuntikan dana ke pinjol ilegal terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, dana tersebut diperoleh dari skema ponzi.
"Jadi bagi kami pinjol itu bisa TPPU di depan, atau TPPU di belakang. Sumbernya dari legal, kemudian membungakannya secara ilegal, tapi itu sangat sistemik. Dan kemudian kita sebutnya itu skema ponzi. Diteken di sini, kemudian dia pinjam untuk membayar, di sana tekan lagi, jadi terus seperti itu, itu skema mereka," kata Ivan.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Aris Priatno membeberkan modus investor menutupi aliran dana ke pinjol ilegal. Dia mengatakan para investor itu juga menyuntikkan modal ke entitas pinjol legal yang mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), demi menutupi jejak investasi di pinjol ilegal.
"Terindikasi untuk kasus pinjol ini adanya investor-investor yang berdiri di dua kaki. Jadi dia melakukan investrasi di perusahaan-perusahaan yang berizin di OJK. Tapi berdasarkan penelusuran dari transaksi keuangan, kita melihat jg investor ini membiayai pinjol-pinjol yang ilegal," tutur Aris.
Aris mengatakan peran PPTAK dalam mengusut pinjol ilegal ini ialah mendukung Bareskrim Polri.
"Untuk pinjol posisi kita adalah mensupport teman-teman di Bareskrim dalam bentuk permintaan inquiry. Kami belum mengembangkan pemeriksaan proaktif," ujar Aris.