Presiden Prabowo Revisi RKP 2025 untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Rupiah

RKP sebelumnya, yang tertuang dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 dan disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional dalam rentang 5,3–5,6 persen.

Asumsi inflasi ditetapkan pada level 2,5 persen ±1 persen, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diasumsikan berada di kisaran Rp15.300–Rp15.900 per dolar AS.

Namun, dalam RKP terbaru yang telah direvisi, sejumlah asumsi makroekonomi mengalami penyesuaian. Pertumbuhan ekonomi kini ditetapkan lebih konservatif, yaitu tepat di angka 5,3 persen.

“Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen ditopang oleh stabilitas ekonomi makro yang terus diupayakan melalui (kepastian) indikator makro fiskal tetap berkinerja baik. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang,” ungkap dokumen RKP.

Dalam RKP terbaru, laju inflasi tetap dijaga pada level 2,5 persen ±1 persen, guna memastikan stabilitas harga barang dan jasa agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Sementara itu, nilai tukar rupiah direvisi menjadi lebih melebar, yakni di kisaran Rp16.000–Rp16.900 per dolar AS, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi fluktuasi nilai tukar akibat tekanan eksternal.

“Pada tahun 2025, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global,” tegas dokumen tersebut.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan dapat meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) menjadi 5.410 dolar AS atau sekitar Rp88,18 juta (kurs Rp16.300 per dolar AS). Capaian ini memungkinkan Indonesia tetap berada pada kategori upper-middle income countries pada tahun tersebut, sekaligus menjadi fondasi awal menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai tahapan awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, dalam RKP Tahun 2025 telah disusun 83 Kegiatan Prioritas Utama, termasuk di antaranya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang dirancang untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.