Siap Eksekusi, APBN Siapkan Rp60 Triliun untuk Rehabilitasi 2026

Untuk tahun ini, BNPB telah mengajukan Rp1,6 triliun, dan pemerintah masih memiliki sisa Rp1,3 triliun. Dana ini dipastikan cukup untuk kebutuhan penanganan bencana.

"(BNPB) mau ngajuin lagi. Mereka juga sebelumnya punya berapa ratus miliar. Jadi masih cukup," tegasnya.

Selain itu, tahun 2026 pemerintah juga menyiapkan relaksasi dana untuk daerah terdampak bencana, sehingga pembangunan kembali bisa lebih cepat. Semua anggaran bencana tetap terpusat melalui BNPB, termasuk untuk pemulihan sektor pertanian. Apalagi, Menteri Pertanian sebelumnya menyebut pemulihan sawah terdampak bencana membutuhkan Rp300–400 miliar.

“Rp60 triliun sudah siap. Tahun ini anggarannya sudah ada, jadi fokus utama nanti adalah rehabilitasi besar-besaran pada 2026, karena saat ini masih musim hujan dan banjir,” tambah pihak pemerintah.

Dengan persiapan ini, pemerintah memastikan proses pemulihan pasca-bencana bisa berjalan lancar dan dana APBN digunakan secara efektif.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra mencapai Rp50 triliun hingga Rp70 triliun. Besarnya kebutuhan anggaran tersebut berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah pada tahun depan.

David menegaskan, estimasi itu masih bersifat awal dan berpeluang meningkat. Pasalnya, bencana terjadi di tiga provinsi sekaligus. Curah hujan tinggi yang masih berlangsung turut memperparah kerusakan dan menghambat distribusi logistik.

“Kemungkinan biaya rekonstruksi (sekitar Rp50 triliun-70 triliun, bahkan bisa lebih besar karena bencana melanda tiga provinsi,” kata David dalam acara Bincang Bareng BCA, Senin (15/12/2025).

David menilai kebutuhan dana rekonstruksi kali ini berpotensi melampaui skala rehabilitasi pascatsunami Aceh. Kerusakan terparah tercatat pada jalur distribusi logistik, fasilitas publik, serta permukiman warga yang memerlukan biaya pemulihan besar.

"Kebutuhannya mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan bencana (Tsunami Aceh) karena bencana terjadi pada 3 provinsi. (Kerusakan) paling parah terjadi di jalur distribusi logistiknya sih yang paling parah sama sarana-sarana sosial dan rumah masyarakat yang butuh biaya rekonstruksi yang besar," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini fokus anggaran pemerintah masih tertuju pada penanganan darurat. Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar seperti pangan dan logistik untuk korban bencana. Sementara itu, alokasi khusus untuk rekonstruksi masih relatif terbatas.

“Dana untuk penanganan darurat sifatnya hanya sementara dan nilainya kecil. Padahal yang besar justru kebutuhan rekonstruksi,” beber dia.