Trump Perpanjang Larangan TikTok hingga Desember 2025

Trump sejak lama mendorong agar aset TikTok di AS dialihkan ke investor Amerika, meski China berbulan-bulan menolak tuntutan tersebut. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengungkapkan bahwa ancaman penutupan TikTok menjadi titik balik dalam negosiasi kedua negara.

“Yang mengubah gelombang adalah panggilan yang Duta Besar (Jamieson) Greer dan saya lakukan dengan Presiden Trump pada malam setelah hari pertama negosiasi, dan Presiden Trump menjelaskan bahwa dia bersedia membiarkan TikTok menjadi gelap,” ujarnya kepada CNBC.

Ancaman itu membuat China bersedia menyetujui kesepakatan setelah sebelumnya berulang kali menolak. Menurut Bessent, sebenarnya syarat-syarat komersial sudah disusun sejak Maret, tetapi tertunda akibat kebijakan tarif Trump. Ia menambahkan, proses kembali berjalan setelah tarif diturunkan, sehingga fokus negosiasi bisa diarahkan pada isu keamanan nasional.

Bessent menegaskan, Washington tidak akan berkompromi soal keamanan dalam kesepakatan ini.

“Kami tidak bersedia mengorbankan keamanan nasional demi kesepakatan ini. Jadi kami berhasil mencapai serangkaian kesepakatan, sebagian besar untuk hal-hal yang tidak akan kami lakukan di masa depan yang tidak akan berdampak pada keamanan nasional,” ujarnya, dikutip dari CNN.

Kesepakatan itu memastikan operasional TikTok di AS tetap berjalan dengan pengawasan ketat.

Kesepakatan awal mencakup masuknya investor baru bersama dengan investor lama ByteDance. Kesepakatan ini ditargetkan rampung dalam 30-45 hari mendatang. Sebagai bagian dari perjanjian, Oracle akan tetap memegang kontrak layanan cloud TikTok.

Namun, pendanaan kesepakatan ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. David Feber dari CNBC menyebut sumber dana diperkirakan tidak akan besar dan tidak akan mengarah pada penawaran saham perdana.

Trump dalam perintah eksekutif terbaru memberi batas waktu sampai 16 Desember bagi ByteDance untuk melepaskan kepemilikan TikTok di AS. Jika gagal, aplikasi itu akan dilarang beroperasi di Amerika dengan alasan keamanan nasional. Rencana tersebut akan memangkas kepemilikan ByteDance hingga di bawah 20 persen dan menutup akses Partai Komunis China terhadap data pengguna di AS.

Dilansir dari Politico, perintah Trump kali ini menandai keempat kalinya tenggat waktu diperpanjang sejak Kongres meloloskan undang-undang bipartisan tahun lalu. Aturan itu sebenarnya membatasi kewenangan presiden untuk memperpanjang tanpa batas, meski Mahkamah Agung telah memberikan dukungan atas penerapan larangan. Sejumlah anggota Kongres menilai kebijakan Trump mencoba menyeimbangkan keamanan nasional dengan pentingnya TikTok bagi masyarakat.

Beberapa anggota Kongres yang vokal mengkritik China berjanji akan mengawasi jalannya kesepakatan. Mereka menekankan pentingnya memastikan aturan keamanan nasional tetap ditegakkan tanpa kompromi. Selain itu, kesepakatan ini juga menambah dimensi diplomatik karena membuka peluang pertemuan Trump dengan Presiden China, Xi Jinping.

Bessent menyebut hasil yang dicapai tidak lepas dari peran Trump. Menurutnya, keberhasilan ini bisa menjadi momentum memperkuat hubungan Washington dan Beijing di tengah isu dagang dan teknologi yang kerap memanas.