Potret Fauzan Zidni, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia periode 2026-2030 (instagram.com/fauzanzidni)
Lebih lanjut, Fauzan juga menerangkan, pihaknya bersama Kementerian Kebudayaan akan menyusun revisi terhadap UU Perfilman. Hal tersebut bertujuan untuk penguatan kelembagaan BPI hingga perlindungan dalam kebebasan berekspresi.
"Selain itu, BPI akan menyusun revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan untuk penguatan kelembagaan BPI, penguatan profesi perfilman, penguatan dukungan pemerintah terhadap perfilman, kepastian hukum dan kemudahan investasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi," sambungnya.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, turut menyambut baik struktur kepengurusan baru BPI. Ia berharap, BPI dapat memperkuat ekosistem perfilman lokal serta membuka ruang yang seluas-luasnya kepada para insan kreatif di Tanah Air.
"BPI memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap, BPI dapat semakin menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia," ujar Fadli Zon.