Apa Beda Pembatalan Pernikahan vs Perceraian yang Disorot di Pro Bono?

Dalam kasus perceraian, negara mengakui bahwa pernikahan tersebut sah dan benar-benar pernah ada, tetapi kemudian diputus karena alasan tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, relasi suami-istri diakui, begitu juga fakta bahwa kekerasan terjadi di dalam pernikahan tersebut.

Dalam kasus Kaya, perceraian adalah jalur yang paling masuk akal secara kemanusiaan. Jika perceraian dikabulkan, Kaya akan diakui sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Status ini membuka kemungkinan perlindungan hukum, termasuk soal izin tinggal dan keselamatan dirinya sebagai imigran. Bagi tim Pro Bono, perceraian bukan sekadar soal mengakhiri hubungan, tetapi cara agar negara tetap mengakui bahwa Kaya adalah korban, bukan pelaku kesalahan.

Berbeda dengan perceraian, pembatalan pernikahan membuat negara menganggap pernikahan tersebut tidak pernah ada sejak awal. Secara hukum, Kaya bukan lagi istri sah, dan semua perlindungan yang melekat pada status tersebut ikut lenyap.

Konsekuensinya sangat besar. Visa pernikahan Kaya otomatis gugur, dan ia berisiko dideportasi. Dalam konteks ini, pembatalan pernikahan bukan sekadar pemutusan hubungan, melainkan penghapusan identitas hukum Kaya sebagai korban.

Pengacara pihak tergugat, Woo Myung Hoon (Choi Dae Hoon), menggunakan pembatalan pernikahan sebagai strategi hukum. Alasannya, Kaya dianggap menyembunyikan fakta bahwa ia pernah melahirkan di masa lalu, sehingga pernikahan dinilai dibangun atas dasar penipuan.

Secara teknis hukum, argumen ini memang sah. Namun secara moral, inilah titik paling problematis. Fakta tersebut disembunyikan bukan untuk keuntungan, melainkan karena trauma berat akibat pelecehan seksual di masa kanak-kanak. Di sinilah mulai dipertanyakan, apakah korban wajib membuka seluruh luka hidupnya agar dianggap layak mendapatkan perlindungan hukum?

Di persidangan awal, hakim menilai kebohongan Kaya sebagai itikad baik yang berkaitan dengan privasi dan trauma. Putusan pun menyatakan bahwa pembatalan pernikahan ditolak, dan perceraian tetap menjadi jalur yang diakui.

Namun di tingkat banding, standar yang dipakai berubah. Setelah kasus pelecehan anak yang dialami Kaya di masa lalu kembali diungkap, pengadilan menilai bahwa membuka masa lalu Kaya tidak cukup terbukti akan merusak reputasinya, sehingga kebohongan tersebut dianggap penipuan. Akibatnya, pembatalan pernikahan dikabulkan, dan perlindungan hukum Kaya runtuh. Putusan ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara legal dan manusiawi.

Lewat kasus Kaya di drakor Pro Bono, bisa dilihat bahwa perbedaan perceraian dan pembatalan pernikahan bukan sekadar istilah hukum, melainkan soal siapa yang diakui sebagai korban dan siapa yang dikorbankan oleh sistem. Ketika pembatalan pernikahan dipilih, bukan hanya pernikahan yang dihapus, tetapi juga perlindungan terhadap orang yang paling rentan. Kasus ini meninggalkan satu pertanyaan besar, apakah hukum seharusnya berhenti di keabsahan prosedur, atau bergerak lebih jauh untuk melindungi manusia di baliknya?