5 Dampak Pembatalan Pernikahan bagi Kaya di Pro Bono

Dengan dikabulkannya pembatalan pernikahan, hubungan Kaya dan suaminya dianggap tidak pernah ada sejak awal. Secara hukum, statusnya sebagai istri sah dihapus sepenuhnya, seolah pernikahan tersebut tidak pernah terjadi.

Akibatnya, segala bentuk pengakuan atas kekerasan yang dialami Kaya di dalam pernikahan ikut terhapus. Ia tidak lagi diposisikan sebagai korban dalam relasi rumah tangga, melainkan sebagai pihak yang dianggap bermasalah sejak awal.

Karena izin tinggal Kaya bergantung pada visa pernikahan internasional, pembatalan pernikahan langsung membuat status tinggalnya tidak valid dan dianggap sebagai imigran ilegal. Sehingga, ia akan kehilangan dasar hukum untuk tetap berada di Korea.

Dalam situasi ini, Kaya tidak lagi dipandang sebagai korban yang membutuhkan perlindungan, melainkan sebagai imigran yang harus dipulangkan. Ancaman deportasi pun menjadi konsekuensi nyata yang menghantui masa depannya.

Jika perceraian yang dikabulkan, Kaya masih memiliki dasar hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Status tersebut membuka ruang perlindungan, baik secara hukum maupun sosial.

Namun dengan pembatalan pernikahan, relasi hukum itu dihapus. Negara tidak lagi berkewajiban melindunginya sebagai korban KDRT karena pernikahan dianggap tidak pernah ada. Selain itu, hukuman yang sebelumnya dijatuhkan pada sang ayah mertua karena pelecehan seksual juga mungkin dihapus, dan pelaku dibebaskan.

Faktor kuat yang mendukung pembatalan pernikahan Kaya diakui adalah fakta bahwa ia pernha melahirkan di negara asalnya dulu, dan kaya tak pernah membukta fakta ini pada suaminya sebelum menikah. Namun, peristiwa tersebut sebenarnya merupakan bagian dari masa lalu Kaya sebagai korban pelecehan seksual anak yang seharusnya diperlakukan sebagai privasi dan trauma yang dilindungi. 

Fakta tersebut adalah bagian dari luka hidup yang tidak mudah untuk dibuka sembarangan. Sayangnya, dalam proses hukum, pengalaman pahit itu justru digunakan untuk melemahkan posisinya. Kebohongan yang lahir dari trauma dianggap sebagai penipuan, bukan sebagai upaya bertahan hidup.

Dampak paling menyakitkan dari pembatalan pernikahan adalah pergeseran posisi Kaya di mata hukum dan masyarakat. Ia tidak lagi dilihat sebagai perempuan yang mencari perlindungan, melainkan sebagai pihak yang dianggap bersalah sejak awal.

Dalam proses ini, kekerasan yang dialaminya perlahan tersingkir dari pusat perhatian. Kaya kembali menanggung beban, bukan hanya sebagai korban kekerasan, tetapi juga sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi sistem yang gagal melindunginya.

Melalui kasus Kaya di drakor Pro Bono ini, dapat dilihat bahwa pembatalan bukan sekedar keputusan admistitratif, melainkan juga sebagai bentuk penghapusan terhadap identitas dan perlindungan korban. Ketika pernikahan dihapus, yang ikut hilang bukan hanya status hukum, tetapi juga pengakuan atas penderitaan yang nyata.