5 Hak Asasi yang Dirampas dari Kaya di Episode 5-6 Pro Bono

Hak paling mendasar yang dirampas dari Kaya adalah hak untuk merasa aman di dalam rumahnya sendiri. Alih-alih menjadi ruang perlindungan, rumah tangga Kaya justru berubah menjadi tempat kekerasan yang dilakukan oleh ayah mertuanya, Cho Byeon Hak (Park Yoon Hee), dengan sepengetahuan lingkungan yang memilih diam.

Ketika kekerasan terjadi di balik pintu tertutup dan pelaku memiliki kekuasaan politik, rasa aman menjadi kemewahan yang tidak lagi dimiliki korban. Negara dan hukum gagal hadir tepat waktu, membiarkan Kaya hidup dalam ketakutan yang berulang dan terstruktur.

Kaya juga kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan penuh sebagai korban kekerasan seksual. Alih-alih berfokus pada tindak pelecehan yang dialaminya, persidangan justru bergeser pada pembongkaran masa lalu dan status hukum pernikahannya.

Kekerasan seksual yang dialami Kaya diperlakukan sebagai isu sekunder, seakan penderitaan tubuh dan psikologisnya tidak sepenting keabsahan dokumen. Dalam proses ini, hukum gagal mengakui trauma sebagai fakta yang layak diprioritaskan.

Sepanjang persidangan, martabat Kaya terus terkikis. Woo Myeong Hun (Choi Dae Hoon) tanpa ragu mengorek masa lalu kelam Kaya, penculikan, penyekapan, kehamilan paksa, hingga kelahiran anak. Bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk menjatuhkan kredibilitasnya sebagai korban.

Tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk menghentikan kekerasan verbal tersebut. Kaya diperlakukan sebagai objek pembuktian, bukan manusia yang terluka, dan ruang sidang berubah menjadi tempat legitimasi kekerasan psikologis.

Sebagai imigran, identitas Kaya menjadi alat serangan utama. Haknya untuk diakui sebagai subjek hukum yang setara dirampas ketika statusnya dipelintir menjadi celah untuk membatalkan pernikahan dan menggugurkan seluruh perlindungan hukum yang ia miliki.

Alih-alih dilihat sebagai korban kekerasan, Kaya direduksi menjadi “imigran bermasalah” yang dianggap memalsukan informasi. Dalam logika hukum yang sempit, identitasnya dijadikan alasan untuk meniadakan penderitaannya.

Puncak perampasan hak asasi Kaya terjadi ketika pembatalan pernikahan mengancam status visanya. Hak untuk tinggal, bekerja, dan membangun hidup di Korea Selatan mendadak hilang, bukan karena kejahatan yang ia lakukan, melainkan karena kegagalannya memenangkan pertarungan hukum.

Ancaman deportasi membuat Kaya kehilangan kendali atas masa depannya sendiri. Negara yang seharusnya memberi perlindungan justru menjadi kekuatan yang dapat mencabut seluruh hak hidupnya dalam satu putusan.

Melalui kasus Kaya, Pro Bono menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan fisik semata, tetapi juga melalui prosedur hukum yang dingin dan tidak berempati. Hak atas rasa aman, martabat, dan masa depan dapat dirampas secara perlahan lewat pasal, preseden, dan logika yang mengabaikan luka manusia. Kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa keadilan tanpa kemanusiaan hanya akan melahirkan korban baru, seperti Kaya, yang harus membayar mahal demi sistem yang tidak pernah benar-benar memihaknya.