Sejarah Masjid Islamic Center Jakarta, Mulanya Tempat Prostitusi

2. Pendirian lokalisasi sempat dikecam oleh KAWI

Keputusan yang diambil Ali Sadikin untuk menyulap Kramat Tunggak sebagai sebuah lokalisasi mulanya ditentang oleh Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI). Hal ini karena kebijakan tersebut dianggap melestarikan kegiatan eksploitasi manusia—dalam hal ini, perempuan.

Namun, Ali menjelaskan bahwa keputusan untuk melokalisasi para WTS ke Kramat Tunggak adalah untuk memperindah Kota Jakarta sehingga kawasan Ibu Kota tidak lagi terkesan kotor maupun jorok. Di samping itu, pembangunan lokalisasi Kramat Tunggak juga ditujukan sebagai tempat untuk membina mereka yang dulu berprofesi sebagai "kupu-kupu malam" di daerah Kramat, Pasar Senen, dan Pejompongan.

3. Lokalisasi yang berubah menjadi ladang baru prostitusi

Upaya Ali Sadikin untuk memberdayakan WTS dan membenahi Ibu Kota lewat pendirian lokalisasi Kramat Tunggak memang patut diapresiasi. Hanya saja, teori di kertas tak sejalan dengan praktik di lapangan.

PKSW Teratai Harapan Kramat Tunggak malah berubah menjadi sarang baru bagi kegiatan prostitusi. Laman Jakarta Islamic Center mencatat, setidaknya terdapat 300 orang WTS dengan 76 orang germo atau muncikari di awal pembukaan lokalisasi pada tahun 1970-an.

Seiring berjalannya waktu, angka tersebut kian hari kian bertambah. Dari Jakarta Islamic Center, disebutkan bahwa menjelang penutupan lokalisasi Kramat Tunggak pada tahun 1999, ada 1.615 orang WTS di bawah asuhan 258 orang germo yang menempati 3.546 kamar di 277 unit bangunan. Namun, Kompas melaporkan bahwa pada tahun 1990-an, lokalisasi Kramat Tunggak dihuni oleh lebih dari 2.000 orang WTS dengan pengawasan 258 muncikari beserta 700 orang pembantu pengasuh, 800 pedagang asongan, dan 155 orang tukang ojek.

Terlepas dari jumlah pastinya, kawasan tersebut telah menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitarnya. Keberadaan PKSW Teratai Harapan Kramat Tunggak pun juga merusak citra Kota Jakarta. Bahkan, Kramat Tunggak sempat dikenal sebagai lokalisasi (tempat prostitusi) terbesar di Asia Tenggara pada 1970–1999. Akibatnya, masyarakat sekitar mendesak pemerintah agar segera menutup lokalisasi tersebut.

4. Sutiyoso dan akhir prostitusi di Kramat Tunggak

Penutupan lokalisasi Kramat Tunggak diinisiasi oleh gubernur setelah Ali Sadikin, yaitu Sutiyoso. Dirinya tak langsung menutup lokasi yang seharusnya menjadi tempat binaan WTS tersebut, melainkan ia membentuk sebuah tim.

Tim tersebut bertugas untuk membuat rekayasa sosial di wilayah Kramat Tunggak, seperti apa dampak pembongkaran lokalisasi terhadap para pekerja seks, muncikari, hingga masyarakat yang menggantungkan hidup dengan keberadaan tempat tersebut. Di samping melakukan pemetaan rekayasa sosial, pihak Sutiyoso juga

• memberikan tawaran uang ganti rugi kepada para muncikari;
• mendampingi para pekerja seks hingga lima tahun lamanya; dan
• memfasilitasi WTS untuk mengikuti berbagai macam kegiatan, mulai dari kursus memasak, menjahit, hingga tata boga.

Akhirnya, PKSW Teratai Harapan Kramat Tunggak—yang sempat dijuluki sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara—resmi ditutup pada 31 Desember 1999 melalui SK Gubernur KDKI Jakarta No. 6485/1998. Setelah berhasil ditutup, pemda Provinsi DKI Jakarta pun melakukan pembebasan lahan bekas lokalisasi Kramat Tunggak.