Daftar Dokumen Pendukung Ekonomi KIP Kuliah 2026

Mengutip laman resmi KIP Kuliah Beasiswa, salah satu ketentuan utama dalam KIP Kuliah 2026 adalah bahwa calon penerima berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Penilaian keadaan ekonomi tidak hanya melihat satu aspek tertentu, melainkan mempertimbangkan beberapa indikator agar hasilnya lebih adil dan tepat sasaran.

Untuk itu, setiap pendaftar wajib menunjukkan bukti yang menggambarkan kondisi finansial keluarga. Calon mahasiswa yang datanya sudah tercatat dan tervalidasi dalam basis data pemerintah akan lebih diutamakan, sedangkan pendaftar yang belum terdaftar perlu melampirkan dokumen pendukung lain sebagai bukti kebutuhan bantuan pendidikan.

Pendaftar yang keluarganya terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan merupakan penerima bantuan sosial, khususnya PKH (Program Keluarga Harapan), PBI JK (Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), maka kamu memenuhi persyaratan ekonomi KIP Kuliah. Selain itu, kamu juga terdaftar dalam basis data penargetan kemiskinan ekstrem (desil 1–3). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar dokumen pendukung ekonomi KIP Kuliah 2026.

• KTP elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Pengganti KTP

• Kartu Keluarga (KK) terbaru

• Kartu Indonesia Pintar (KIP) jika memiliki

• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan

• Bukti penerimaan bansos (kartu PKH, BPNT, atau KKS) jika ada

• Slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua/wali

• Foto kondisi rumah tampak luar dan dalam

• Bukti pembayaran PBB atau data NJOP/Meter untuk kolom data rumah

• Surat keterangan dari panti sosial (bagi penghuni panti asuhan)

• Rapor dan ijazah atau Surat Keterangan Lulus

• Kartu pendaftaran SNBP/SNBT

Tahun sebelumnya, bukti pendapatan kotor gabungan orangtua/wali juga dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan ekonomi KIP Kuliah. Dikutip dari e-book Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah 2025 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, mahasiswa yang lulus seleksi masuk PT melalui semua jalur seleksi di PTN dan PTS dan memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin perlu memiliki bukti pendapatan kotor gabungan orangtua/wali paling banyak Rp4.000.000 setiap bulan.

Atau, pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000. Lalu juga membutuhkan bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu yang disertai dengan bukti dukung antara lain rekening listrik dan foto rumah. Setelah itu, semua dokumen dan bukti ini akan diverifikasi dan validasi oleh Perguruan Tinggi.

Daftar dokumen pendukung ekonomi KIP Kuliah 2026 disusun untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Setiap dokumen memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara menyeluruh, sehingga perlu disiapkan dengan benar dan jujur.