Mendampingi Anak di Era Digital: Tantangan Baru, Cara Baru

Dalam acara tersebut, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan bahwa perkembangan teknologi tidak bisa dihindari, sehingga pendampingan dari orang tua harus menjadi kunci.

“Gadget itu tidak bisa dijauhkan, tapi bagaimana orang tua bisa mendampingi dan menuntun anak agar tetap berada di jalur yang aman,” jelasnya.

Pendampingan ini termasuk memahami kebiasaan digital anak, menetapkan batasan waktu, hingga memastikan anak mengakses konten yang sesuai usia. Menurutnya, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, pendampingan dari orang tua tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan digital anak.

“Itulah mengapa gerakan ini harus menjadi gerakan keluarga, gerakan orang tua, guru, komunitas, dan kita semua. Mari bersama-sama menggaungkan kampanye Tunggu Anak Siap. Jangan serahkan gawai sebelum anak siap secara mental, siap secara emosi, dan siap secara nilai,” katanya.

Sementara itu, Psikolog anak Vera Itabiliana Hadiwidjojo mengungkapkan bahwa risiko terbesar anak di dunia digital bukan hanya dari durasi penggunaan gawai, tetapi juga dari konten dan interaksi yang mereka temui.

Banyak kasus melibatkan paparan pornografi, kekerasan, hingga perundungan daring yang terjadi tanpa sepengetahuan orang tua. Bahkan, anak dapat berinteraksi dengan orang asing melalui media sosial, game online, atau pesan pribadi.

Vera menegaskan bahwa kemampuan anak memahami konten tidak selalu sejalan dengan perkembangan emosinya. “Ada konten yang menempel lama karena anak belum siap memprosesnya. Mereka butuh tempat bertanya dan dijelaskan dengan benar,” katanya.

"Kalau hubungan dasarnya kuat, anak akan datang ke kita dulu ketika melihat sesuatu yang mengganggu," ujar Vera. Ia menekankan pendekatan connecting before correcting, yaitu membangun koneksi sebelum memberi arahan atau koreksi.

Menjaga anak tetap aman di dunia digital tidak berhenti pada pengawasan, tetapi juga membangun kebiasaan sehari-hari yang sehat dan seimbang. Praktisi pendidikan dan CEO Smartick Indonesia, Galih Sulistyaningra, berbagi pengalamannya dalam mengatur pola screen time di rumah.

"Waktu anak saya usia 0-2 tahun, saya tidak memberikan tontonan sama sekali. Setelah itu hanya 15 menit, selalu ditemani. Saat ia masuk TK, barulah ada jam khusus di akhir pekan," kata Galih. Ia menambahkan bahwa aktivitas alternatif seperti bermain di luar, membaca buku, hingga diskusi ringan bersama anak sangat efektif mengurangi ketergantungan pada layar.

Galih pun menekankan pentingnya rutinitas yang seimbang. “Kita tidak hanya melindungi anak dari internet, tapi juga membantu mereka tumbuh sehat secara fisik dan mental,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan konsisten, pendampingan digital tidak lagi terasa seperti larangan, tetapi menjadi bagian dari pola asuh yang positif dan menyeluruh.

Untuk memperkuat keamanan anak di ruang digital, pemerintah menghadirkan PP TUNAS, sebuah aturan yang mewajibkan setiap platform digital menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas. Berikut lima ketentuan utama PP TUNAS, sebagaimana tercantum dalam Tunasdigital.id:

1. Pelindungan anak di atas kepentingan komersial: Platform digital wajib memastikan kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama dalam setiap layanan dan fiturnya.

2. Larangan profiling data anak: Data anak tidak boleh digunakan untuk kepentingan iklan, promosi, maupun tujuan komersial lainnya.

3. Batasan usia dan pengawasan akun: Pembuatan akun anak harus melalui verifikasi usia serta pengawasan orang tua atau wali secara ketat.

4. Larangan menjadikan anak sebagai komoditas: Platform dilarang mengeksploitasi anak sebagai objek komersial, baik melalui konten, algoritma, maupun bentuk monetisasi lainnya.

5. Sanksi tegas bagi pelanggar: Platform yang tidak memenuhi ketentuan PP TUNAS dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Fifi menegaskan bahwa PP TUNAS bukan sekadar aturan tambahan, tetapi fondasi untuk memastikan ruang digital lebih aman bagi anak. “Kami ingin memastikan platform digital memprioritaskan keselamatan anak, bukan kepentingan komersial. Ekosistem ini harus aman, bertanggung jawab, dan berpihak pada anak,” ujarnya dalam talkshow.

Dengan adanya regulasi ini, perlindungan anak tidak hanya bergantung pada pengawasan orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab platform digital dan seluruh penyelenggara layanan online.

Dalam sesi diskusi, beberapa peserta talkshow menyampaikan pengalaman yang mewakili tantangan digital yang dialami banyak keluarga saat ini. Ada yang bercerita soal anak yang dihubungi orang asing melalui media sosial, atau terpapar konten seksual dan perundungan daring.

Vera Itabiliana Hadiwidjojo menanggapi dengan menekankan pentingnya membangun ruang aman bagi anak untuk bercerita. “Koneksi emosional itu kunci. Ketika anak merasa aman, ia akan datang duluan sebelum masalahnya membesar,” jelasnya.

Sementara itu, Galih Sulistyaningra menyoroti pentingnya edukasi berulang dan komunikasi dua arah. Ia pun mendorong orang tua menyediakan aktivitas alternatif yang menyenangkan agar anak tidak selalu bergantung pada gawai sebagai sumber hiburan.

Dari perspektif pemerintah, Fifi Aleyda Yahya menjelaskan bahwa kasus-kasus seperti ini mempertegas pentingnya hadirnya ekosistem digital yang lebih aman. “Banyak risiko terjadi bukan karena anak salah, tetapi karena sistem di sekelilingnya belum cukup aman. Itu sebabnya PP TUNAS dibuat, agar platform digital ikut bertanggung jawab melindungi anak,” tutupnya. (WEB)