Tujuan Gerakan Reformasi 1998, Sejarah hingga Dampaknya!

Mengutip e-book Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6, saat berkuasa Presiden Soeharto berusaha memperkuat kedudukannya dengan berbagai kebijaksanaan antara lain Dwi Fungsi ABRI, Konsep Massa mengambang, Kooporatisasi Negara, Sentralisasi Pemerintahan, Program Bantuan Luar Negeri, sistem semi perwakilan.

Namun kebijakan ini berdampak dalam bidang politik yaitu kehidupan negara yang tidak demokratis, dan terjadinya ketimpangan ekonomi. Kemudian pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda dunia bukan hanya Indonesia.

Krisis inilah yang pada akhirnya membuka mata rakyat yang diwakili oleh mahasiswa maka terjadilah krisis multidimensional dimulai dari krisis politik, ekonomi, hukum sosial yang pada akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan. Berikut ini yang melatar belakangi gerakan reformasi.

• Krisis ekonomi: Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas pada Indonesia, ekonomi Indonesia temyata belum kuat untuk menghadapi krisis global tersebut.
• Utang luar negeri yang sangat besar: Terhitung bulan Pebruari 1998 pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri tercatat seluruhnya mencapai 137,424 miliar dolar AS.
• Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945: Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi riil masyarakat agraris, dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat kelas ekonomi atas, para orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat.
• Korupsi, kolusi, dan nepotisme: Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia.
• Politik sentralisasi: Pemerintahan Orde Baru menjalankan politik sentralistik, yakni bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya peranan pemerintah pusat sangat menentukan, sebaliknya pemerintah daerah tidak punya peran yang signifikan.
• Krisis politik: Ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilihan Umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan. Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung finansial maupun secara politik oleh pemerintah memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas.
• Krisis hukum: Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan dibidang hukum, dalam kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 24 UUD 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif, tapi kenyataannya mereka di bawah eksekutif. Dengan demikian pengadilan sulit terwujud bagi rakyat, sebab hakim harus melayani penguasa.
• Krisis sosial: Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah serta sejumlah kota di Indonesia.
• Krisis kepercayaan: Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, dan banyak lagi. Akibatnya timbul ketida percayaan rakyat terhadap pemerintahan dan pihak luar negeri terhadap Indonesia.

Melansir laman resmi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), tujuan utama gerakan reformasi 1998 adalah mewujudkan demokratisasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter.

Mereka ingin menggantinya dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, gerakan reformasi juga untuk menghapus korupsi dan nepotisme yang telah merajalela.

Masyarakat ingin sistem yang transparan dan akuntabel, di mana pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi tujuan penting. Masyarakat ingin memastikan hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara.

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum. Gerakan ini memberikan dampak sebagai berikut:

• Perubahan politik yang signifikan, termasuk penggantian kepemimpinan dari Soeharto ke BJ Habibie.
• Peningkatan kebebasan berpendapat dan ekspresi bagi masyarakat.
• Terbentuknya era reformasi yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.
• Perubahan dalam sistem pemilihan umum, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara bersamaan.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
• Penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penuntasan kasus pelanggaran HAM.
• Perbaikan ekonomi dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
• Dukungan untuk pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
• Peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat.
• Perubahan dalam tatanan sosial dan budaya, termasuk kesadaran akan pentingnya pluralisme dan toleransi.
• Pembukaan ruang bagi media yang lebih bebas dan independen.
• Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
• Peningkatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik.
• Perubahan dalam sistem hukum dan peradilan, termasuk reformasi peradilan yang lebih independen dan akuntabel.
• Peningkatan hubungan internasional dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang lebih demokratis dan terbuka.

Itulah tadi tujuan gerakan reformasi hingga dampaknya yang perlu kamu tahu. Peristiwa ini sangat penting dalam perjalanan bangsa. Jadi, kita wajib untuk mengetahuinya dan jangan sampai lupa. Semoga informasi ini menambah wawasan baru, ya.