Perceraian adalah salah satu hal yang gak dikehendaki bagi orang yang telah menikah. Berpisah dengan seseorang yang tersayang, tentu bukanlah hal yang mudah. Selain itu, perceraian juga berdampak pada kondisi anak.
Perselisihan yang kerap terjadi saat perceraian adalah mengenai hak asuh anak. Berikut adalah 6 hal penting tentang hak asuh anak dan penjelasan lebih lanjutnya!
Berpisahnya kedua orang tua tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai kepada siapakah anak akan tinggal. Saat persidangan, akan diputuskan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak mereka. Hal tersebut disebut dengan hak asuh.
Lebih jelasnya, hak asuh adalah kekuasaan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan bakat dan minat. Meskipun telah bercerai, suami istri tersebut tetaplah harus bertanggung jawab terhadap anak mereka.
Banyak orang berpikir bahwa anak-anak membutuhkan stabilitas, di mana hal ini bisa didapatkan ketika anak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Anak tersebut akan dapat berkembang dengan baik dan optimal. Meskipun hal ini memang benar, namun yang perlu digaris bawahi adalah kualitas orang tua dalam mengasuh.
Orang tua yang telah bercerai tetap dapat merawat anak mereka secara optimal, dengan cara mengasuhnya secara bergantian. Terdapat sebuah penelitian yang menyebutkan jika anak yang menghabiskan waktu yang sama dengan kedua orang tua mereka, akan memiliki kehidupan yang lebih baik ketimbang anak yang tinggal dengan salah satu orang tua.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pihak istri menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa (di bawah 12 tahun). Jika anak tersebut di atas 12 tahun, maka anak tersebut berhak memilih untuk mengikuti ayah atau ibu. Akan tetapi, baik suami maupun istri tetap bertanggung jawab atas pendidikan anak.
Itu sebabnya pihak istri berhak mendapat nafkah dari mantan suami selama 3 bulan 10 hari dan juga mendapat harta gono-gini sebanyak setengah dari seluruh harta yang dikumpulkan selama masa pernikahan.
Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa istri berhak jadi wali bagi anak-anaknya. Hal tersebut diatur dalam pasal 105 mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menjelaskan apabila anak belum mumayyiz atau masih di bawah usia 7 tahun, atau belum berumur 12 tahun, maka ibunya yang akan mendapatkan hak asuh.
Hal ini akan berbeda apabila anak telah berusia di atas 7 tahun. Anak berusia lebih dari 7 tahun berhak untuk memilih pemegang hak asuhnya, di mana anak tersebut dapat ikut pada ayah atau ibu. Akan tetapi, meskipun anak memilih untuk mengikuti ibu, biaya kehidupan tetap ditanggung oleh ayah.
Meskipun lebih diutamakan untuk mengikuti ibu, namun ada beberapa kondisi yang memperbolehkan hak asuh jatuh ke tangan ayah. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, terdapat beberapa alasan terkait hak asuh anak di pihak ayah. Contohnya adalah ketika ibu bersikap buruk dan berbahaya seperti judi, mabuk-mabukan, atau mencuri.
Hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. Alasan lainnya yang melatarbelakangi adalah ibu pernah melakukan kriminalitas sehingga dipenjara. Selain itu, apabila ibu memiliki permasalahan terkait kesehatan mental, hak asuh dapat berpindah ke tangan ayah. Begitupun jika dalam kasus perceraian ini akibat pihak ibu yang selingkuh.
Hak asuh anak jatuh ke tangan ayah dengan beberapa persyaratan. Anak yang usianya belum 7 tahun berhak mendapatkan hak asuh dari ibu. Apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, atau wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Anak yang sudah berusia 7 tahun berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah (pengasuhan) dari ayah atau ibunya.
Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh pula.
Semua biaya pengasuhan dan nafkah anak akan jadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu berusia 21 tahun. Jika terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama juga dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
Nah itu dia pembahasan mendalam mengenai hak asuh anak setelah bercerai. Meski biasanya hak asuh berada di tangan ibu setelah cerai, namun dalam kondisi tertentu, bisa diberikan kepada ayah. Apa pun itu, semua yang terbaik untuk anak.