Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi viral (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

  • Kebijakan pemerintah sering berubah setelah viral di media sosial
  • Respons lemah terhadap isu masyarakat menjadi alasan utama pola kebijakan "viral based"
  • Kurangnya uji coba, transparansi, dan strategi komunikasi memperkuat fenomena kebijakan berbasis viral

Kamu mungkin sering melihat berita tentang kebijakan yang tiba-tiba berubah setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Kebijakan yang awalnya diterapkan dengan berbagai alasan, mendadak dikoreksi atau bahkan dibatalkan setelah mendapat tekanan publik. Masalahnya, pola ini terus berulang. Seolah pemerintah menunggu kebijakan viral dulu sebelum benar-benar mempertimbangkan dampaknya.

Fenomena ini semakin kentara ketika melihat bagaimana berbagai aturan, mulai dari harga BBM, PPKM, hingga distribusi gas LPG, mengalami perubahan setelah muncul reaksi besar dari masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan, kenapa harus menunggu viral dulu baru ada perubahan? Bukankah seharusnya kebijakan dibuat dengan pertimbangan matang sejak awal? Nah, ada beberapa alasan mengapa viral based policy terus terjadi di Indonesia.

Editorial Team

Tonton lebih seru di