Pentingnya Kebebasan Berpendapat untuk Transparansi dan Keadilan

Sungguh lucu apabila pemerintah membuat kebijakan untuk diterapkan di masyarakat, tetapi rakyat tidak diberi ruang untuk berpendapat. Atau, masyarakat cuma boleh kasih komentar yang mendukung kebijakan tersebut. Pendapat yang mengkritisi seperti dimusuhi.

Masyarakat yang akan merasakan secara langsung dampak dari setiap kebijakan. Suara mereka tidak hanya penting didengar selepas kebijakan diambil. Justru sebelum kebijakan penting diputuskan harus ada forum-forum untuk dengar pendapat. Termasuk survei online agar menjangkau sebanyak mungkin masyarakat.

Pemerintah yang sadar penuh akan tanggung jawabnya pada bangsa dan negara tentu tidak punya niat buruk sedikit pun terhadap rakyatnya. Pemerintah bekerja keras buat membangun dan memajukan bangsa. Indonesia hari ini harus lebih baik daripada di masa lalu.

Begitu pula di masa depan, Indonesia kudu lebih berjaya serta disegani negara-negara lain. Namun, kehendak baik belum tentu diwujudkan dengan cara yang tepat. Pandangan pemerintah dapat berbeda dengan pandangan masyarakat. Dengan kebebasan berpendapat, masyarakat berperan dalam meluruskannya sehingga langkah pemerintah benar-benar sesuai untuk kebaikan bersama.

Tidak diragukan lagi bahwa jajaran penyelanggara negara diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Akan tetapi, sehebat apa pun putra dan putri bangsa yang duduk di sana tidak cukup untuk membangun sebuah negara. Butuh sebanyak mungkin orang guna bersama-sama memajukan bangsa.

Partisipasi aktif masyarakat luas melalui kebebasan berpendapat perlu terus didorong. Bukan malah hak bersuara seakan-akan dirampas. Apabila masyarakat dicegah berpendapat, pemerintah dan jajarannya justru kerepotan sendiri.

Seperti satu lokomotif yang menarik terlalu banyak gerbong. Gerak menjadi superlambat bahkan rangkaian dapat terputus di tengah jalan. Atau dengan kata lain, Indonesia tertinggal dari negara-negara lainnya.

Siapa pun yang berusaha memberangus kebebasan berpendapat pasti punya kepentingan pribadi. Mereka tidak bekerja karena sungguh-sungguh mencintai negaranya. Kebebasan berpendapat akan menghalangi niat-niat buruk tersebut.

Bukan kebebasan berpendapat yang perlu dibungkam. Justru oknum-oknum seperti di atas yang wajib segera dibersihkan sampai ke akar. Negara tidak akan rugi dan malah untung apabila oknum-oknum pemburu keuntungan pribadi bisa disingkirkan dari pemerintahan. Pasti pembangunan bangsa dapat lebih cepat serta tepat.

Jangan mengira rakyat akan terus tinggal diam ketika haknya berpendapat direpresi. Cepat atau lambat masyarakat akan melakukan gerakan-gerakan perlawanan. Dari yang awalnya kecil-kecil dan terpisah lambat laun makin besar serta bersatu.

Kekuatannya luar biasa bahkan tidak terbendung. Masalahnya, dalam situasi seperti ini sangat rentan adanya provokator. Emosi massa dapat tersulut sehingga terjadi berbagai aksi anarkisme. Rakyat dan aparat keamanan bisa seakan-akan menjadi dua kubu yang berperang.

Padahal, sejatinya keduanya adalah rakyat yang mencintai negaranya. Maka siapa pun tidak boleh berpikir bahwa pembungkaman pendapat ialah jalan mulus bagi laju pemerintahan. Justru itu akan menjadi awal dari berbagai kekisruhan yang mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, rakyat punya peran besar dalam menentukan orang-orang yang menjadi bagian dari penyelenggara negara. Salah satunya melalui pemilu. Maka tidak ada alasan untuk penyelenggara negara ketakutan pada rakyatnya sendiri.

Pendapat masyarakat seharusnya menjadi pengiring terbaik dalam mereka menjalankan tugas-tugas. Selama mereka tak punya maksud buruk terhadap bangsa dan negara, pasti rakyat juga tidak bersikap terlalu keras dalam memberikan teguran atau tuntutan. Dua pihak yang sama-sama memiliki tekad mulia untuk tanah air seharusnya bergandengan tangan meski kadang beda pandangan.

Kebebasan berpendapat wajib dijaga. Pemerintah tidak boleh antikritik atau tutup telinga terhadap aspirasi masyarakat. Namun demikian, masyarakat juga perlu memahami betul etika dalam berpendapat. Jangan sampai atas nama kebebasan berpendapat lantas berbicara atau mengetik semaunya.

Seperti penggunaan kata-kata yang menjatuhkan martabat pejabat pemerintahan bahkan negara sendiri. Seakan-akan negara lain selalu lebih baik. Masyarakat juga perlu menghindari pendapat yang justru mengadu domba berbagai kelompok dan menyebabkan kebencian serta perpecahan.

Kebebasan berpendapat sangat utama untuk mengawal langkah pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sulit untuk masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta berbagai kebijakan kalau berpendapat saja tidak boleh. Mari berpendapat secara sehat menuju Indonesia yang menjunjung tinggi transparansi serta berkeadilan.