Perjalanan Mirza Bangun Sekolah Murah, Fokus Mengentaskan Kemiskinan

Sekolah Dr. Wahidin lahir dari keresahan akan masalah sosial yang kompleks di salah satu daerah di Nganjuk, Jawa Timur. Masalah struktural yang terjadi di masyarakat, meliputi kemiskinan ekstrem, angka pernikahan dini, serta angka putus sekolah dari SMP menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Dari keresahan itu, ayah Mirza berinisiatif untuk membangun sekolah. Ia mendirikan lembaga pendidikan di daerah yang akses pendidikannya masih sangat minim. Sayangnya, upaya awal untuk mendirikan sekolah terpaksa kandas karena ketidaksiapan ekosistem masyarakat. Akses pendidikan telah dibuka, akan tetapi masyarakat sekitar masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi keluarga maupun diri sendiri. Sekolah untuk masyarakat itu pun terpaksa tutup.

Mirza menuturkan awal perjalanan ayahnya mendirikan sekolah, "Pada awal-awal tahun 2009, abahku itu bikin sekolah di daerah Nganjuk, di salah satu daerah Nganjuk, tapi bukan di daerah Sawahan. Tapi, dua tahun berjalan, tidak sukses dan tutup karena kekurangan murid. Tidak ada murid sama sekali. Jadi, masyarakatnya dibantu, tapi masyarakatnya tidak siap untuk pendidikan. Tahun 2011, bikin lagi di daerah Sawahan. Nah, itu bikinnya bareng sama aku."

Kegagalan tak lantas menyurutkan niat Mirza dan ayahnya untuk berkontribusi menangani isu sosial di wilayah tersebut. Capaian yang tak sesuai target itulah, yang membuatnya sadar bahwa membangun sekolah bukan hanya soal gedung dan akses, melainkan membangun kepercayaan serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Keyakinan itulah yang mendorong Mirza dan ayahnya kembali mencoba di daerah Sawahan. Menurutnya, wilayah tersebut juga memiliki sederet persoalan sosial yang kompleks. Sebut saja angka pernikahan dini yang persentasenya diperkirakan mencapai 35 persen dari jumlah pernikahan yang telah berlangsung. Padahal, di tahun tersebut, UU Perkawinan mengatur batas minimal menikah bagi perempuan yaitu 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki.

"Yang pertama, angka pernikahan dininya itu 35 persen dari total pernikahan. Waktu itu, 2011, pernikahan dini by definition di bawah 17 tahun. Kalau sekarang, secara persentase lebih banyak lagi karena kan angka (batas minimum pernikahan) naik, angka rekomendasi untuk nikah. Nah, dari angka 35 persen itu, 30 persennya cerai dini," tuturnya.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika tingginya angka pernikahan dini berkorelasi erat dengan meningkatnya kasus perceraian. Mirza menjelaskan, sebagian pernikahan yang berlangsung di bawah usia minimal, berakhir pada perceraian. Ketika pernikahan dini berujung pada perceraian, anak-anak berisiko tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang stabil, terlebih perceraian yang terjadi di lingkungan tersebut, terjadi secara berulang.

Tidak hanya angka pernikahan dini, kasus kemiskinan struktural dan angka putus sekolah juga menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Di daerah tersebut, tidak ada sekolah setingkat SMA/SMK sederajat sehingga kemungkinan besar angka putus sekolah selepas SMP signifikan. Angka lulusan SMP 500-600 siswa. Jumlah lulusan yang dapat terserap di SMK Dr Wahidin hanya menyentuh angka 100. Sisanya tidak bersekolah karena ini menjadi satu-satunya sekolah di jenjang SMA/SMK sederajat.

Mirza menuturkan alasan mendirikan SMK, "Alasannya, SMK itu seperti sekolahanku, itu satu-satunya dan pertama di sana. Karena SMA-SMK sederajat tidak ada di sana. Jadi, setelah lulus SMP, kenapa angka putus sekolahnya tinggi? Karena SMP terdekat itu harus menempuh 10-15 km. Yang jauh sampai 30 km. Orang miskin kan gak mungkin (sanggup)."

Melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, Mirza dan ayahnya berinisiatif untuk terus mengembangkan lembaga pendidikan demi mengentaskan sederet masalah sosial yang berkaitan. Isu lain yang santer terjadi di masyarakat wilayah tersebut adalah rendahnya tingkat kesadaran untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pelajar yang sudah lulus sekolah menengah, enggan untuk berkuliah.

Pada tahun 2014, Mirza membuat sebuah sistem agar anak-anak yang bersekolah di tempatnya bisa kuliah. Karena saat itu, sistem penerimaan siswa (SNMPTN dan SBMPTN) tidak bisa diikuti oleh sekolah baru. Akhirnya, Mirza berinisiatif untuk membuat skema kuliah part time. Di siang hari, anak didiknya akan bekerja, sementara malamnya berkuliah. Dari 17 anak yang sekolah, 5 di antaranya berkuliah.

Sekolah yang digagas Mirza dan ayahnya mulai berkembang dan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. SMK Dr. Wahidin menjadi sekolah swasta yang menaungi banyak anak kurang mampu. SPP yang harus dibayarkan hanya Rp90 ribu. Ini menjadi bentuk commitment fee. Di SMK Dr. Wahidin, tidak ada uang gedung, uang komite, atau sejenisnya sehingga sampai lulus, biayanya kurang-lebih Rp5 juta.

"Karena kalau di pendidikan, apakah uang pendidikan dari pemerintah ini cukup? Jawabannya cukup banget. Selama gak dikorupsi, selama ketua yayasannya gak kaya," seloroh Mirza.

Pada tahun 2017, Mirza menempuh pendidikan Master of Innovations and Entrepreneurship di University of Warwick, UK. Ini menjadi titik balik dari sekolah yang didirikannya bersama sang ayah. Ia mengadaptasi sistem yang diterapkan di Inggris, mulai dari project based learning hingga sistem pengembangan yayasan. Dari sana, sekolah SMK Dr. Wahidin berkembang menjadi yayasan dengan lima lembaga yang menaunginya, yakni Ponpes Al Wahid, Madin Chony Zamani, TPQ Chony, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Chony, dan SMK Dr. Wahidin.

Lembaga sosial dan pendidikan ini didirikan sebagai respons nyata terhadap berbagai problematika sosial yang dihadapi. Pondok Pesantren Al-Wahid yang berdiri pada 2012, juga menjadi inisiatif atas kondisi masyarakat yang memprihatinkan. Akses sekolah sangat terbatas. Anak-anak yang ingin mengenyam pendidikan harus berjalan puluhan kilometer untuk bisa duduk di bangku sekolah.

Mirza menuturkan, "Anak didikku kalau berangkat sekolah jalan kaki 2 jam dari pucuk pegunungan A ke pucuk pegunungan B. Sampai sekarang masih ada (yang seperti itu). Makanya. pondok pesantren itu sebenarnya di-setting asrama."

Setelah pondok pesantren, Yayasan Chony Zamani menaungi LKSA. Sama halnya dengan lembaga yang lain, LKSA dibangun untuk turut berkontribusi menangani isu sosial di wilayah sekitar. Kondisinya, banyak orangtua lepas pengasuhan terhadap anak-anak mereka. Misalnya, menitipkan ke saudara atau tetangga namun tidak pernah kembali. Masalah ini diakui Mirza cukup umum di wilayah tersebut.

"Jadi, yayasan ini sudah kayak berkembang menyelesaikan berbagai masalah aspek sosial. Akhirnya," ujarnya lega.

Momen yang sangat signifikan terjadi ketika ayah Mirza, yang selama ini menjadi partner, meninggal di tahun 2022. Ketika itu, Mirza tengah berada di UK. Kehilangan ayah sekaligus mitra kerja, membuat Mirza tergerak untuk melakukan transformasi penuh dalam sistem di yayasan terebut. Perlahan-lahan, ia mengembangkan model bisnis yang lebih luas, mulai dari koperasi, research center yang bekerjasama dengan UNAIR, Universitas Respati Jakarta, Universitas Nahdlatul Ulama, hingga pendanaan Yayasan Chony Zamani yang semula full dari pemerintah, kini 30 persen dapat dilakukan secara mandiri.

Tidak hanya membangun bisnis model yang mampu menyokong berbagai lembaga di bawahnya, Mirza juga memiliki kepedulian yang tinggi untuk memberikan gaji yang layak bagi tenaga pendidik di sekolahnya. Ia menjelaskan sistem pendapatan di SMK Dr. Wahidin secara rinci dan menekankan transparansi anggaran. Dari total 50 persen dana BOS yang didapatkan, 50 persen adalah gaji guru. Menurutnya, ini penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

"Gaji gurunya kita secure dulu karena kalau gaji gurunya rendah, beberapa sekolah kan biasanya kayak gitu (gaji gurunya rendah), akhirnya mereka kerjanya pasti setengah hati. Nah, kalau misalkan kerjanya sepenuh hati, aku punya keuntungan. Keuntungannya, performanya jelek, kita pecat," ujar dia.

Anggaran yang tidak penting juga dihapuskan agar pembiayannya maksimal di aspek yang esensial. Misalnya, biaya fotokopi kertas dipangkas demi bisa disalurkan pada operasional sekolah yang lebih penting.

"Gaji guru harus layak. Kalau gaji guru layak, kita bisa screening mana talent-talent yang paling bagus. Kalau di tempatku, bagus bukan masalah yang paling pinter karena engage dengan masyarakatnya itu penting. Masalahnya, kan kita dengan masyarakat juga," tambahnya.

Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah, menjadi tujuan utama yang dilakoni Mirza melalui berbagai lembaga yang ia inisiasi. Dalam hal ini, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga soal minimnya akses dan keberlanjutan pendidikan. Mirza mengaku, minat pelajar di SMK Dr. Wahidin yang ingin melanjutkan kuliah, terbilang rendah.

Baginya, mendorong peserta didik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, masih menjadi agenda besar. Berbagai solusi telah ia tempuh, namun hasilnya masih belum memuaskan.

"Kalau masalah yang cukup besar, anak-anak di sana setelah sekolah gak mau kuliah. Itu sampai sekarang masih menjadi PR besar. Sebagai contoh, kita punya jatah SNMPTN untuk masuk kampus jalur rapor dan itu bisa beasiswa KIP. Dari 18 sampai 25 per angkatan, yang daftar paling 8-10. Itupun dipaksa," ia menjelaskan masalah terbesar yang masih dihadapinya saat ini.

"Dia gak tahu kuliah ngapain. Itu barang apa, itu gak tahu. Isolated kan? Daerahnya isolated. Jadi, yang bener-bener kuliah paling dua orang, tiga orang," tambahnya.

Masalah terkait kesadaran akan pendidikan berkelindan dengan masalah sosial lainnya. Kehamilan di luar pernikahan masih menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Selain itu, kenakalan remaja seperti tawuran, juga masih kerap ditemui. Situasi ini diperparah dengan kemiskinan ekstrem di mana beban ekonomi dititikberatkan pada satu anggota keluarga sehingga mengorbankan masa depannya. Terpaksa tak bisa sekolah, maka sejumlah anak harus bekerja di ladang.

"Yang kedua, berkaitan dengan kehamilan. Gak hanya nikah, kehamilan di luar pernikahan itu masih menjadi PR."

Masalah kesehatan reproduksi remaja perempuan menjadi kian pelik. Di lingkungan yang masih menganggap menstruasi sebagai hal tabu, banyak siswi memilih absen saat datang bulan. Kurangnya edukasi membuat mereka malu sehingga enggan hadir ke sekolah. Kondisi ini menunjukkan persoalan yang berlapis dari sisi kesehatan bagi perempuan.

"Anak perempuannya itu kebanyakan kan miskin. Beberapa tidak mampu untuk membeli pembalut dan tidak sekolah. Malu dia," Mirza menegaskan bahwa anak perempuan sering beralasan sakit saat menstruasi untuk menghindari datang ke sekolah.

Berhadapan dengan persoalan yang kompleks, mulai dari kemiskinan, pernikahan diri, hingga kesehatan reproduksi tak membuat Mirza gentar. Untuk membangkitkan kesadaran pendidikan, Mirza berinisiatif menempuh berbagai jalan. Datang ke hutan untuk mengajak anak-anak bersekolah, menggandeng pemangku kepentingan seperti perangkat desa, telah dilakoninya. Tak ada pemasaran konvensional untuk mengajak anak-anak bersekolah. Alat marketing seperti banner, iklan, atau semacamnya dinilai tidak efektif untuk daerah dengan kondisi masyarakat seperti itu.

Spesifik untuk anak-anak di sekolah, Mirza mengadaptasi pendekatan yang cukup unik. Mirza memahami bahwa sebagian siswa tidak terbiasa dengan kultur belajar formal. Akibatnya ada kecenderungan lebih senang bolos sekolah.

Menghadapi situasi ini, Mirza tidak memilih jalur hukuman. Ia justru mengadaptasi sistem pendidikan di UK yang membangun rasa kepemilikan dan kenyamanan untuk pelajar di sekolah.

"Terus, kita itu menemukan cara yang menarik sebenarnya tahun 2022. Kalau di perkampungan, anak-anak ini kan gak pernah belajar. Duduk mendengarkan, sekolah, pelajaran itu gak terbiasa. Akhirnya, beberapa bolos. Kalau sekolah lain, yang dilakukan apa? Hukuman dan juga pagarnya ditinggikan. Caraku enggak. Jadi, pakai caranya UK. Caranya adalah dibuat anak-anak itu betah di sekolah," jelasnya.

Atas ide inilah, SMK Dr Wahidin pun dirancang sebagai ruang yang menyenangkan. Ada kafe kecil dengan pemandangan pegunungan, lomba gim seperti Mobile Legends dan Free Fire, kegiatan seni tari untuk acara adat, serta kopi dan teh gratis. Di beberapa kelas, bahkan tersedia televisi untuk karaoke demi menyesuaikan kebiasaan anak-anak yang gemar bernyanyi.

Kehadiran Yayasan Chony Zamani turut membawa perubahan sosial yang terasa nyata di tengah masyarakat. Bagi Mirza, indikator paling nyata adalah pergerakan ekonomi lokal yang perlahan menunjukkan geliat baru. Ini menjadi bukti bahwa pendidikan mampu menjadi katalis penggerak perubahan.

Mirza menggarisbawahi kemajuan ekonomi yang terjadi di daerah Sawahan. Daya beli masyarakat di area tersebut mulai meningkat, sejumlah individu keluar dari lingkar kemiskinan karena mampu berdaya menciptakan lapangan pekerjaan. Dari satu anak yang berkuliah, membangun usaha, dan membuka lapangan pekerjaan, ini memberi dampak yang positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar.

Mirza memberi contoh, "Yang paling bisa dilihat adalah dampak ekonomi. Kenapa? Memang tujuan kita itu kan menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi di daerah itu, sekolah itu. Alumni kita, sebagai contoh yang kuliah nih, dia itu sekarang sudah lulus kuliah di UII, terus Bidik Misi, terus usahanya di sana sudah punya dua toko, gede. Sekarang, anak-anak magang di tempatku bekerja di situ."

Di sisi lain, intervensi pendidikan ini juga berkontribusi menurunkan angka pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah. Tren penurunan ini menjadi sinyal bahwa pendidikan mampu memengaruhi pola pikir masyarakat dan mengurangi resiko sosial.

"Kalau dampak secara pendidikan, angka pernikahan dininya mulai berkurang, hamil di luar nikah mulai berkurang. Dari yang 3, 4 (orang hamil di luar nikah) jadi 1. Itu kan sudah 80 persen pengurangan. Sosial ekonominya juga, landscape-nya berubah. Yang dulu kuliahnya cuma 3 orang, sekarang 8 orang," jelasnya.

Bukan tanpa sebab, namun Mirza meyakini pendidikan adalah alat penggerak yang penting bagi masyarakat. Visi tersebut yang menjadi dasar dari keyakinan Mirza untuk terus bergerak di bidang ini. Keyakinan yang diwarisi oleh ayahnya, kini telah diterjemahkan menjadi strategi manajerial dan model bisnis keberlanjutan di sektor pendidikan.

"Kenapa sih dulu Abahku itu selalu mencari lokasi yang tidak ada pendidikan? Karena dulu, kita selalu di-emphasize bahwa pendidikan itu penting banget. Mengubah kehidupan seseorang, apalagi di daerah-daerah, kota-kota kecil, orang bisa kuliah, bisa macam-macam itu karena memang pendidikan," kenangnya.

Di balik kiprahnya sebagai inisiator sekolah dan ketua yayasan, Mirza mengaku semula ia tidak terlalu tertarik dengan isu pendidikan. Dengan latar belakang akademiknya di jurusan Business Management, ia lebih fokus mengembangkan bisnis yang digarap sejak duduk di bangku kuliah jenjang sarjana di ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember).

Perubahan cara pandang itu justru terjadi sepulangnya dari UK. Paparannya terhadap sistem pendidikan di sana, membuka perspektif baru tentang kesenjangan kualitas yang cukup tajam. Ia menyadari ada gap yang signifikan antara sekolah gratis di Indonesia dengan di Inggris.

"Aku melihat UK itu sama Indonesia gapnya terlalu tinggi. Sekolah gratis di UK itu bagus banget, di Indonesia mah tergantung di mana. Tapi, mayoritas kok ga sebagus itu. Jadi agak aneh menurutku," sebutnya.

Kegelisahan tersebut mendorongnya untuk melihat persoalan pendidikan dari sudut yang berbeda. Alih-alih semata-mata menyoroti kurikulum atau metode pengajaran, Mirza justru menilai akar masalahnya ada pada model pengelolaan.

"Waktu aku lihat, masalahnya ternyata di bisnisnya. Itulah yang membuat aku tertarik karena kalau yayasan ini bisa membuat role model bisnisnya bagus, maka sekolah ini lebih sustain," katanya.

Sebagai ketua yayasan, Mirza fokus membangun model bisnis yang dapat menggerakkan instansi pendidikan di bawahnya. Ia mengaku tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Tanggung jawab sebagai ketua yayasan lebih fokus pada hal yang strategis seperti manajemen sekolah dan orientasi hasil. Untuk kurikulum dan proses pendidikan, ia menunjuk kepala sekolah yang handal di bidang tersebut.

"Sebenarnya expertise-ku adalah school manajemen, lebih ke manajemen sekolah, jadi bukan ke pembelajaran. Kualitas pembelajaran semuanya, satunya third party, satunya kepala sekolah yang handle. Aku lihat output-nya. Di situlah aku mulai bikin lagi ini bisnis modelnya," kata dia.

Ke depan, ambisinya mengembangkan kampus dan memperluas jangkauan ke wilayah lain. Mirza juga mengaku terbuka dengan berbagai peluang dan kerjasama demi mencapai pendidikan sebagai alat transformasi sosial.

Perjuangan di dunia pendidikan belum selesai. Masih banyak tantangan dan agenda yang harus dituntaskan untuk membenahi masalah sosial secara serius. Isu yang dihadapi di sektor pendidikan juga bisa dibenahi agar kualitasnya meningkat dan memberi dampak yang lebih positif untuk masyarakat.

"Harapan ke depannya, aku ingin dampaknya lebih banyak di bidang pendidikan karena aku lihat pendidikan di Indonesia itu menurutku aneh. Sebagai contoh penelitian, dosen harus mengeluarkan uang banyak, terus habis itu uang bonusnya sedikit banget, jadi nombok," ujarnya.

Di sisi lain, Mirza juga berharap model yang ia bangun melalui Yayasan Chony Zamani bisa direplikasi di tempat lain. Sekolah atau lembaga pendidikan bisa dikelola secara berkelanjutan tanpa membebani siswa dengan biaya tinggi atau menihilkan kesejahteraan tenaga pengajar.

"Aku pengennya adalah yayasan-yayasan yang lain tuh, meniru apa yang kita lakukan. Bisa lho kita bikin sustainable business, tanpa kita membebani muridnya, tanpa kita membebani stakeholders-nya dengan cara gaji tidak layak," harapnya.

Mirza juga berpesan kepada masyarakat umum, terutama pihak yang terlibat di ranah pendidikan untuk lebih kritis dalam menyuarakan keresahan. Jika melihat ketidakadilan dalam dunia pendidikan, suarakan di publik untuk mendorong perubahan.

Untuk orang Indonesia yang nonyayasan, sebaiknya memang bersuara kalau ada (masalah). Misalnya, gaji guru gak layak. Aku seneng banget kayak gitu karena itu membuat orang melek bahwa terkadang ada kesengajaan, tidak semuanya dan itu meresahkan. Kok yang punya kaya, gurunya miskin? Itu banyak banget," ujarnya.

Terakhir, Mirza menyampaikan untuk ketua yayasan pendidikan di Indonesia berbenah diri. Harapannya agar manajemen yang transparan dan fair bisa diterapkan.