6 Hal yang Bikin Perceraian Ribet, Gak Berhenti saat Akta Cerai Keluar

Pemisahan Kartu Keluarga jadi langkah awal yang sering terlewat padahal sangat menentukan administrasi berikutnya. Banyak layanan publik membutuhkan data yang sudah diperbarui, sehingga menunda pemisahan bisa mempersulit proses lain. Akta cerai menjadi dokumen utama yang harus disiapkan sebelum ke Dukcapil. Setelah data diproses, status baru akan tercatat jelas dan bisa dipakai untuk kebutuhan lain.

Proses ini juga menentukan penempatan anak dalam dokumen keluarga, terutama yang masih di bawah 17 tahun. Orangtua perlu sepakat anak ikut siapa agar identitasnya tidak bermasalah saat mengurus sekolah atau layanan kesehatan. Dokumen seperti KK lama, KTP, dan akta cerai harus dibawa sekaligus supaya prosesnya tidak bolak-balik. Ketika semuanya lengkap, petugas bisa langsung memisahkan KK tanpa perlu surat pengantar tambahan.

KTP perlu diperbarui karena perubahan status masuk kategori peristiwa penting dalam administrasi kependudukan. Jika status di KTP masih “kawin”, ada kemungkinan data lain ikut tertahan dan tidak bisa diproses. Akta cerai kembali jadi dasar perubahan yang harus ditunjukkan di Disdukcapil. Prosesnya dilakukan bersamaan dengan pembaruan KK agar informasinya konsisten.

KTP baru juga diperlukan ketika seseorang ingin mengurus dokumen lain seperti perbankan, daftar sekolah anak, atau rencana menikah lagi. Data yang tidak sesuai bisa membuat permohonan ditolak karena dianggap belum resmi diperbarui. Dokumen yang dibutuhkan biasanya cukup sederhana yaitu KTP lama, akta cerai, dan KK terbaru. Setelah selesai, status “cerai hidup” atau sebutan lainnya akan tercantum sesuai aturan.

Banyak orang lupa bahwa polis asuransi masih memakai data lama yang memasukkan pasangan sebagai penerima manfaat. Jika tidak segera diubah, bisa muncul masalah ketika terjadi klaim di kemudian hari. Perubahan ini biasanya tidak rumit, tapi tetap perlu menunjukkan akta cerai sebagai bukti sah. Setelah itu, kamu bisa memilih diri sendiri atau anak sebagai penerima manfaat yang baru.

Mengatur ulang polis memberi kepastian agar dana proteksi tetap jatuh ke pihak yang tepat. Proses ini dapat dilakukan lewat agen atau langsung ke kantor asuransi. Kadang perusahaan meminta formulir tambahan untuk memastikan perubahan dilakukan secara sukarela. Pembaruan ini penting terutama bagi orangtua tunggal yang ingin memastikan rencana keuangan tetap aman.

Aset yang diperoleh selama pernikahan perlu diidentifikasi supaya tidak bercampur dengan harta bawaan. Daftar ini meliputi rumah, kendaraan, tabungan, hingga investasi yang dibeli bersama. Penilaian harga juga diperlukan agar setiap aset dinilai sesuai kondisi terbaru. Semua data ini menjadi dasar apakah pembagian bisa dilakukan secara musyawarah atau perlu diajukan ke pengadilan.

Jika negosiasi berjalan baik, pembagian bisa dilakukan lewat akta kesepakatan di notaris. Tetapi kalau tidak ada titik temu, gugatan pembagian dapat diajukan ke pengadilan agama atau negeri sesuai agama masing-masing. Dokumen seperti bukti kepemilikan, KTP, akta cerai, putusan pengadilan, dan saksi akan diminta sebagai syarat. Dalam banyak kasus, aset yang tidak bisa dibagi fisik akan dijual lalu hasilnya dibagi sesuai keputusan.

Setelah perceraian sah, status pajak otomatis terpisah dan istri wajib memiliki NPWP sendiri. Perubahan ini memengaruhi Penghasilan Tidak Kena Pajak karena jumlah tanggungan sudah berbeda dari sebelumnya. Jika status tidak diperbarui, pelaporan SPT bisa menimbulkan selisih yang menyulitkan di kemudian hari. Petunjuk perubahan biasanya tersedia di kantor pajak atau aplikasi resmi.

Pembaharuan status juga berkaitan dengan pengaturan ulang tanggungan anak. Data ini menentukan besar kecilnya potongan pajak tahunan. Selain itu, beberapa dokumen pekerjaan kadang membutuhkan status pajak terbaru sebagai identitas tambahan. Mengurusnya sejak awal membuat urusan tahunan tetap berjalan lancar tanpa perlu revisi berulang.

Hal yang bikin perceraian ribet yang selanjutnya adalah mengurus BPJS. Perubahan status keluarga otomatis memengaruhi kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama ketika sebelumnya seluruh anggota terdaftar sebagai tanggungan dari pasangan yang menjadi peserta aktif, sehingga begitu perceraian sah, status beberapa anggota bisa berubah menjadi non-aktif dan harus segera dilaporkan untuk diperbarui. Kondisi ini menuntut setiap pihak datang ke BPJS Kesehatan atau mengurus melalui HRD apabila kepesertaan berasal dari perusahaan, dengan membawa dokumen seperti surat cerai, Kartu Keluarga terbaru, serta identitas diri untuk memastikan data dapat disesuaikan tanpa kendala. Proses pembaruan menjadi penting karena mantan istri yang sebelumnya tercakup dalam satu kartu akan otomatis keluar dari kepesertaan dan perlu mendaftar ulang sebagai peserta mandiri agar tetap memiliki perlindungan kesehatan.

Setelah data keluarga dipecah, petugas BPJS akan mengurangi anggota yang sudah tidak berada dalam satu KK, lalu menentukan apakah kepesertaan mereka berhenti atau harus diaktifkan ulang melalui skema mandiri untuk menjaga kesinambungan layanan kesehatan. Mantan istri yang ingin tetap menggunakan BPJS perlu mengajukan pendaftaran PBPU secara mandiri segera setelah statusnya dinonaktifkan, karena jeda yang terlalu lama bisa menimbulkan tunggakan atau masa tunggu sebelum manfaat bisa dipakai kembali. Hal serupa berlaku untuk anak berusia lebih dari 21 tahun yang tidak kuliah, sebab mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai tanggungan dan wajib membuat kepesertaan sendiri untuk menghindari risiko tidak terlindungi ketika membutuhkan pelayanan medis mendesak.

Setelah putusan resmi keluar, banyak detail kecil membuat proses perceraian terasa panjang. Mengurusnya satu per satu sejak awal membantu kehidupan baru berjalan lebih teratur. Dari semua bagian ini, mana yang ingin kamu prioritaskan lebih dulu?