W20 Bahas Isu Diskriminasi Gender, Bisa Tuntas Jika Bekerja Sama

Diskriminasi merupakan satu kata yang menggambarkan adanya perbuatan gak menyenangkan terhadap kaum yang dianggap minoritas, seperti anak-anak dan perempuan. Hal ini pun bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari perbedaan warna kulit, seksual orientasi, dan disabilitas.

Sayangnya, menurut Delegasi Italia untuk W20, Linda Laura, dampak diskriminasi paling besar dirasakan oleh perempuan. Hal ini bahkan berasas pada aspek pekerjaan, seperti unpaid work atau pekerjaan yang gak berbayar.

"Pekerjaan yang gak berbayar itu adalah bentuk diskriminasi dan penting sekali bagi kita untuk mempertimbangkan aspek ini. Unpaid work adalah bentuk diskriminasi yang memberikan dampak memberatkan perempuan dan ini salah satu hal yang dialami perempuan," katanya. 

Konsep unpaid work juga dianggap Linda sudah jadi warisan yang kerap dipraktikkan dalam kehidupan. Contohnya, perempuan harus memberikan perhatian kepada pekerjaan profesional, namun fokus mereka tetap pada pekerjaan rumah sehingga akses untuk pekerjaan semakin sedikit.

Terlebih, ke depannya, perempuan harus mengurus anak dan ketika mendapatkan pekerjaan dengan status tertentu, mereka akan mendapatkan gaji yang lebih kecil dibanding sosok laki-laki. Artinya, gaji mereka pun gak setara.

Untuk mengatasinya, Linda mengatakan bahwa perempuan harus bersatu dalam mempertahankan hak mereka, khususnya dalam konteks kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, peran negara G20 juga penting untuk menciptakan pekerjaan yang setara.

"Negara G20 bekerja sama untuk menciptakan pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas yang setara dan membagi pekerjaan rumah yang setara dengan adanya support dan monitoring tiap tahunnya," ucapnya.

"Adanya diskriminasi ini harus dilawan dan perempuan harus menghadapi diskriminasi dengan senjata mereka, yakni bersatu padu untuk mempertahankan dan menjaga hak serta HAM di segala konteks, khususnya kekerasan terhadap perempuan," tambah Linda.

Menurut Pam Rajput, Delegasi W20 untuk India, area yang paling banyak mengalami diskriminasi adalah dunia kerja, terutama tentang pekerjaan inklusif. Sebab, hal ini sangat mustahil untuk terwujud apabila kita sendiri gak bisa menuntaskan perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang masih berbayar.

"Ini bukan isu yang baru dan kalau saudari melihat SDGs, penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan tanggung jawab yang setara, tiga hal ini sudah tertuang di sini. Ada faktor makro, seperti barrier yang belum ditangani sehingga memberikan dampak kepada diskriminasi di dunia kerja," terangnya.

Pam pun menambahkan jika adanya pandemik COVID-19 makin memperparah dampak negatif dari diskriminasi itu sendiri. Ia menegaskan bila sebenarnya hal tersebut bisa diatasi dengan intervensi kebijakan dengan lensa gender yang baik serta data yang mumpuni.

Dalam aspek global, Mayra Buvinic, Senior Fellow Emeritus, Centre for Global Development mengatakan jika masalah diskriminasi gender ini bisa diatasi dengan pengukuran data yang baik. Selain itu, ada hal lain yang bisa dilakukan, yakni membangun kekuatan network atau jaringan.

"Solusi dari masalah ini harus ada investasi signifikan tentang data gender. Namun, ada hal lain yang juga perlu dilakukan selain investasi di bidang uang. Data2X telah merangkumnya, yakni kekuatan network atau jaringan untuk menutup kesenjangan data gender dan data ini bisa meningkatkan profil data gender," tuturnya.

Diskriminasi sebenarnya merupakan hal utama yang tengah coba diatasi oleh setiap negara G20. Ini karena masih ada banyak hak yang belum terpenuhi, seperti hak pendidikan, berpendapat, hak untuk diri sendiri, dan sebagainya.

Masalah yang sistematis ini pun gak hanya bertumpu untuk mendukung perempuan saja. Sebab, ada grup terpinggirkan yang juga harus kita pahami sebagai orang minoritas yang kerap pula mengalami diskriminasi.

Dalam hal ini, Juliane Rosin, Delegasi Jerman untuk W7 & W20, menyampaikan bila untuk mengatasinya, kita butuh sumber daya yang konkret serta melihat pengukuran melalui lensa gender. Ini penting karena hingga kini belum ada satu pun agenda kesetaraan gender yang sudah terselesaikan.

"Kita perlu sumber daya yang konkret dan melihat pengukuran karena banyak yang berbicara gak ada tentang kesetaraan gender, tapi gak ada satu pun agenda kesetaraan gender yang sudah terpenuhi. Ini masih terdiskriminasi. Kita harus melakukan yang lebih baik," tegasnya.

Lenny Rosalin, Deputy of Gender Equality, Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection, Republic of Indonesia, mengatakan jika pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan tentang gender mainstreaming. Hal ini ditujukan untuk mengetahui data, bukan hanya data sektoral tetapi juga data universal.

"Setiap lima tahun, pemerintah dan Peraturan Presiden mengembangkan rencana pembangunan tersebut berdasarkan jangka panjang. Jadi, ada rencana tahunan dan gender mainstreaming ini selalu mengutamakan arus gender hingga auditing di Indonesia," ungkapnya.

"Indonesia mengembangkan jalur analisis atau pathway untuk melakukan perencanaan yang bertanggung jawab terhadap gender dan kita sebut sebagai gender budget response dan penganggaran responsif gender," imbuhnya.

Mekanisme audit gender nantinya akan bekerja seputar perencanaan dan penganggaran. Ketika berbicara diskriminasi selama pandemik, Kementerian Indonesia juga berusaha mengembangkan berbagai inisiatif dan tools untuk menghadapinya.

"Saya ingin menggarisbawahi ada 3 hal penting. Pertama, kebijakan. Bagaimana kita bisa menempatkan kebijakan ini melalui perundang-undangan.? Kedua, kita perlu memiliki tools gender atau panduan mulai dari yang umum sampai yang detail dan bersifat sektoral. Lalu berikutnya, kita harus memiliki sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan ini dan menjadi gender champion, bukan hanya di sektor daerah tapi juga wilayah," pungkasnya.

Mengatasi masalah diskriminasi gender memang bukan hal yang mudah dan sederhana. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dari seluruh tangan yang bisa membantu, terutama sektor pemerintahan. Namun, hal ini juga bisa dimulai dari kamu, dari hal yang paling kecil, seperti tidak menjadi pelaku diskriminasi.