1 Tahun Prabowo: Gen Z Harap Ada Bantuan Pendidikan Bagi Kaum Menengah

19 Okt 2025, 18:02 WIB

Santi Dewi

ilustrasi gen z dan milennial (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Bantuan pendidikan tinggi dari pemerintah Prabowo belum terdengar oleh Gen Z, kecuali beasiswa di Universitas Pertahanan.
Gen Z lebih berharap bisa kerja di luar negeri karena sulitnya mencari pekerjaan di Tanah Air, terutama setelah pandemi.
Gen Z berharap pemerintahan Prabowo fokus pada pembukaan lapangan pekerjaan dan membantu pabrik yang tutup agar bisa beroperasi kembali.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Luna (24) mengucap syukur ketika ia bisa merampungkan masa studinya di sebuah universitas swasta di Jakarta Pusat pada 2023. Sebab, sebagai anak bungsu, ia sempat khawatir sang ayah tidak sanggup membiayai pendidikannya. Ketika itu, kondisi keuangan keluarga sedang tidak baik-baik saja meski pandemik COVID-19 sudah berlalu.

"Awalnya biaya kuliah biasa aja. Sampai kemudian ada COVID-19 dan kondisi ekonomi mulai turun. Di situ, aku merasa membebani orang tuaku," ujar Luna ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Kamis, 16 Oktober 2025 lalu.

Ayah Luna yang bekerja sebagai PNS, kala itu harus membiayai pendidikan tinggi bagi kedua anaknya di waktu bersamaan. "Jadi, di situ aku merasa lebih berat," katanya.

Ia memberikan gambaran biaya kuliah di kampusnya per semester ada di angka Rp7.500.000. Maka, bila dikalikan 8 semester, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua Luna per anak mencapai Rp60 juta.

Meski secara ekonomi berat, namun Luna tidak bisa mengajukan untuk mendapat keringanan biaya. Hal itu lantaran ayahnya merupakan PNS.

"Dulu pernah coba (untuk ajukan keringanan biaya) karena ingin membantu orang tuaku. Tapi, setelah datang ke kelurahan, sudah langsung ditolak dan tak memenuhi kualifikasi," tutur dia.

Luna merupakan gambaran mayoritas gen Z di Tanah Air saat ini yang datang dari kelompok menengah. Mereka dinilai tidak layak mendapat keringanan biaya pendidikan. Tetapi, tidak cukup mampu untuk membayar biaya kuliah yang mengalami kenaikan.

1. Bantuan pendidikan yang diketahui baru sebatas Sekolah Rakyat

Para Menko dan Menteri memberi hadiah kepada model murid yang mengenakan seragam Sekolah Rakyat pada pembukaan Sekolah Rakyat di Karadenan, Cibonong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025) pagi (IDN Times/Linna Susanti)

Sementara, ketika ditanyakan apakah ada bantuan di bidang pendidikan tinggi di era pemerintahan Prabowo, Luna tak pernah mendengarnya. Ia hanya mendengar Sekolah Rakyat, itu pun untuk pendidikan dari SD hingga SMA.

"Yang aku dengar kalau di Sekolah Rakyat itu hanya untuk jenjang pendidikan SMA. Sedangkan, untuk perguruan tinggi, aku belum pernah dengar ada bantuan (di era Prabowo," katanya.

Namun, Luna mendengar Prabowo memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang menempuh studi di Universitas Pertahanan.

Cerita senada juga disampaikan Gen Z lainnya, Adrianne Askara. Alumni sebuah perguruan tinggi di daerah Tangerang itu menyebut biaya kuliah per semesternya bila mengambil penuh 24 SKS, mencapai Rp13,2 juta. "Itu pun belum termasuk uang gedung dan kost," kata Adrianne kepada IDN Times pada Kamis, 16 Oktober 2025 lalu.

Ia pun menyadari lantaran berasal dari kelompok masyarakat ekonomi menengah maka tak berhak menerima bantuan pendidikan dari pemerintah. Apalagi, dalam pandangan perempuan berusia 25 tahun itu, pemerintah cenderung mengulurkan bantuan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

"Tapi, alangkah baiknya bila beasiswa pendidikan dari pemerintah lebih luas kriterianya. Salah satu syarat untuk dapat beasiswa kuliah kan surat tanda miskin. Yang mana untuk mendapatkan itu harus dapat persetujuan Pak RT dan memfoto rumah," tutur dia.

Ia pun berharap sebagian anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan ke kampus negeri dan swasta sebagai bantuan pendidikan. Kriteria penerima hanya ada satu yakni prestasi.

"Sehingga, semua mahasiswa berpeluang mendapatkan itu (beasiswa) tanpa melihat latar belakang (ekonomi)," katanya.

2. Gen Z lebih berharap bisa kerja di luar negeri

ilustrasi Shibuya, Tokyo (unsplash.com/Yuya Uzu)

Sementara, ketika ditanyakan mengenai peluang mencari pekerjaan di Tanah Air, Luna mengakui sulit. Apalagi sebagian dari waktu kuliahnya dilewati saat momen pandemik. Sehingga, peluang untuk melakukan praktik kerja minim.

Ia mengaku sudah melayangkan lebih dari 30 aplikasi ke sejumlah instansi. Hanya tiga yang merespons positif dan memberikan kesempatan wawancara. Itu pun Luna tak lolos.

"Hanya satu di mana aku wawancara hingga ke tahap user dan diterima bekerja magang saat ini," katanya.

Luna mengaku tak mempermasalahkan statusnya saat ini bekerja magang. Dalam pandangannya, itu lebih baik ketimbang tak bekerja sama sekali.

Ia pun enggan mencari pekerjaan di pedesaan. Alih-alih hidup slow living, Luna memilih untuk bekerja di luar negeri. Apalagi kini pemerintah memiliki perjanjian kerja dengan kuota lebih besar dengan sejumlah negara, termasuk Jepang. Ada pula yang kerja ke Australia menggunakan working holiday visa (WHV).

"I don't really care kalau dikatakan gak nasionalis (dengan kerja ke luar negeri), yang penting hidupku terjamin. Sikap nasionalis itu kan gak melulu ditunjukkan dengan tetap berada di Indonesia," katanya sambil tertawa.

3. Gen Z berharap pemerintahan Prabowo fokus ke pembukaan lapangan pekerjaan

Prabowo-Gibran 2024 (instagram.com/gibran_rakabuming/)

Seorang pekerja swasta, Kiky (26 tahun) berharap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan fokus untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin kecil lantaran kondisi perekonomian tidak baik.

Alhasil, sejumlah pabrik dan perusahaan gulung tikar. Anak muda pun terpaksa melakukan pekerjaan informal.

"Sekalipun ada pekerjaan, pekerjaan itu sebatas freelance saja atau jangka pendek. Pekerjaan dengan kontrak kerja satu tahun atau karyawan tetap, sampai sejauh ini sulit sekali," kata Kiky kepada IDN Times pada Rabu, 15 Oktober 2025 lalu.

"Kami berharap Pak Prabowo bisa fokus ke isu penciptaan lapangan pekerjaan karena pekerjaan berkaitan erat dengan penghidupan ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Ia pun juga mendorong pemerintahan Prabowo membantu sejumlah pabrik yang sempat tutup agar bisa beroperasi kembali. Dengan begitu, pekerja yang sempat kena PHK bisa kembali bekerja.