Jakarta, IDN Times – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali menjadi indikator dalam mengukur kemandirian fiskal dan ekonomi suatu wilayah.
Artinya, PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah tanpa ketergantungan penuh pada pusat.
Berikut IDN Times ulas secara lengkap definisi dari PAD serta daftar 10 daerah dengan PAD tertinggi dan terendah yang penting untuk diketahui.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pungutan yang didasarkan pada peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara mendasar, PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah.
Selain PAD, sumber pendapatan daerah lainnya meliputi Dana Perimbangan yang berasal dari APBN, serta Pendapatan Daerah yang Sah seperti hibah dan dana darurat.
Lebih lanjut, PAD terdiri dari beberapa jenis yang memiliki payung hukumnya masing-masing. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, terdapat pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib bersifat memaksa, serta retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
Selain itu, terdapat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, seperti hasil penjualan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, hingga keuntungan selisih nilai tukar rupiah.
Sementara, dalam data APBD tahun 2025 yang diolah pada 7 Mei 2025 dan dipaparkan oleh Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian, terdapat 10 daerah dengan PAD tertinggi. Berikut daftarnya:
Papua Tengah sebesar 39,08 persen
Kalimantan Barat 35,92 persen
Jawa Barat 32,94 persen.
Sumatra Utara dengan 30,65 persen
Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen
Sulawesi Selatan 29,11 persen
Gorontalo 28,84 persen
Kalimantan Utara 28,76 persen
Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen
Bali 27,50 persen.
Kemudian untuk tingkat kabupaten, realisasi pendapatan tertinggi diraih oleh Sumbawa Barat sebesar 46,96 persen, diikuti Tanah Laut, Ciamis, Barito Kuala, Garut, Ponorogo, Melawi, Puncak, Malang, dan Magetan dengan rentang 37 hingga 33 persen.
Pada tingkat kota, Denpasar menempati posisi teratas dengan 34,52 persen, disusul oleh Baubau, Banjarbaru, Bukittinggi, Batam, Padang Panjang, Banjar, Tangerang Selatan, Cimahi, serta Payakumbuh.
Di sisi lain, terdapat daerah yang mendapatkan catatan karena realisasi pendapatannya masih berada dalam kategori terendah, berikut daftarnya:
Papua Pegunungan 7,24 persen
Lampung 8,83 persen
Papua Barat Daya 9,25 persen
Bengkulu 9,85 persen
Papua 11,37 persen.
Riau 12,34 persen
Jawa Tengah 12,72 persen
Aceh 13,30 persen
Papua Barat 15,96 persen
Sulawesi Barat 16,51 persen.
Selanjutnya pada kategori kabupaten, realisasi terendah tercatat di Batanghari dengan 0,14 persen dan Jayawijaya 0,35 persen. Daerah lain yang masuk dalam daftar ini adalah Lumajang, Empat Lawang, Mimika, Semarang, Cilacap, Pakpak Bharat, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan.
Sementara, untuk tingkat kota, realisasi pendapatan terendah berada di Kota Tual sebesar 0,19 persen, diikuti Subulussalam, Yogyakarta, Pematangsiantar, Sungai Penuh, Samarinda, Bontang, Tebing Tinggi, Lhokseumawe, dan Cirebon.