105 Juta Data WNI Bocor dan Dijual Peretas, KPU: Itu Bukan dari Kami!

Idham menjelaskan, dalam rapat bersama gugus tugas keamanan siber data KPU, tidak ditemukan adanya data anggota partai politik (parpol) yang dihimpun di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bocor.

Sehingga, kata Idham, terkait informasi yang beredar adanya kebocoran data milik KPU, pihaknya belum bisa menanggapi lebih lanjut karena hingga saat ini tidak ada laporan dari gugus tugas keamanan siber tentang adanya data yang diretas.

"Kami rapat dengan gugus tugas keamanan siber KPU RI dalam rapat tersebut tidak didapati bahwa data keanggotaan partai yang ada dalam Sipol bocor. Dan pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang Sipol menyatakan hal yang sama," ucap dia

Kendati data yang bocor diklaim bukan berasal dari KPU, Idham memastikan informasi tersebut tetap bakal dibahas dalam forum rapat pleno bersama Ketua KPU RI Hasyim Asy.

"Ini tentu menjadi perhatian kami dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno yang jelas ini bukan data dari KPU," tutur dia.

Idham memaparkan secara spesifik, bukti bahwa yang jadi pembeda antara data KPU RI dengan data yang bocor itu. Salah satu yang bisa diidentifikasi ialah dengan melihat format data pada header.

“Melihat header dari tampilan data tersebut, itu bukan header data yang biasa ditampilkan oleh KPU. Header-nya (di data yang bocor) itu kan jenis kelamin, nomor KK, NIK, ‘disabilitas’. Biasanya kami dalam menampilkan data itu dengan kolom kelamin, nomor KK, NIK, dan ‘difabel’,” imbuh dia.

Sebelumnya, beredar kabar kebocoran data penduduk yang dijual secara online dalam komunitas Breached Forums.

Dugaan kebocoran data dari KPU muncul lantaran si penjual data dengan username "Bjorka" menulis sebuah postingan bertajuk "INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M" (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).

Akun tersebut juga diduga melakukan peretasan pada data pribadi SIM Card nomor handphone milik WNI.