Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
14 Kepala Daerah Kena OTT KPK Sejak Pilkada 2024
Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby saat memasuki mobil tahanan dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/7/2026). (IDN Times/Aryodamar)

  • KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka korupsi proyek usai OTT, menjadikannya kepala daerah ke-14 yang ditangkap sejak Pilkada 2024.
  • Sepanjang 2025, lima kepala daerah terjaring OTT KPK, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
  • Hingga awal Juli 2026, KPK telah melakukan 15 kali OTT dengan sembilan kepala daerah tertangkap, mencatat peningkatan aktivitas penindakan dibanding tahun sebelumnya.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Agustus 2025

KPK menangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis melalui operasi tangkap tangan.

November 2025

Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditangkap KPK dalam OTT.

Desember 2025

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditangkap KPK melalui OTT.

Januari 2026

KPK melakukan dua kali OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.

Maret 2026

Tiga kepala daerah, yaitu Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, ditangkap KPK dalam OTT.

April 2026

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi satu-satunya kepala daerah yang ditangkap KPK pada bulan ini.

Juni 2026

KPK menangkap dua kepala daerah, yakni Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuansing Suhardiman Amby, dalam OTT.

3 Juli 2026

Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek di Kabupaten Langkat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan korupsi proyek setelah terjaring operasi tangkap tangan, menjadikannya kepala daerah ke-14 yang tertangkap sejak Pilkada 2024.
  • Who?
    Bupati Langkat Syah Afandin bersama sejumlah kepala daerah lain, termasuk dari Kolaka Timur, Riau, Ponorogo, Lampung Tengah, Bekasi, Madiun, Pati, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, Muara Enim, dan Kuansing.
  • Where?
    Penangkapan dilakukan di berbagai daerah seperti Kabupaten Langkat dan wilayah lain tempat para kepala daerah tersebut menjabat.
  • When?
    Syah Afandin ditangkap pada Jumat, 3 Juli 2026. Secara keseluruhan OTT berlangsung sejak tahun 2025 hingga awal Juli 2026.
  • Why?
    Penetapan tersangka dilakukan karena dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi terkait proyek pemerintah di masing-masing daerah.
  • How?
    KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap para kepala daerah dan kemudian menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menemukan bukti awal dugaan tindak pidana korupsi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Banyak bapak dan ibu pemimpin daerah ditangkap KPK karena duga korupsi. Ada empat belas orang yang kena tangkap sejak pemilihan kepala daerah tahun 2024. Yang paling baru namanya Syah Afandin, Bupati Langkat. Ia ditangkap karena proyek di daerahnya. Sekarang mereka semua sedang diperiksa oleh KPK satu per satu.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Meningkatnya jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sejak Pilkada 2024 menunjukkan konsistensi lembaga antirasuah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dengan berhasil mengungkap kasus korupsi di berbagai daerah dan level pemerintahan, KPK memperlihatkan komitmen kuat untuk menjaga integritas penyelenggaraan negara serta memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan korupsi proyek di Kabupaten Langkat. Politikus PAN itu ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Berdasarkan catatan IDN Times, Syah Afandin merupakan kepala daerah ke-14 yang kena OTT KPK sejak Pilkada 2024. Rinciannya, lima kepala daerah ditangkap pada 2025 dan sembilan kepala daerah sudah ditangkap KPK hingga 4 Juli 2026.

Siapa saja mereka? Berikut daftarnya.

1. Lima kepala daerah kena OTT KPK di tahun 2025

KPK tetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya tersangka (IDN Times/Aryodamar)

Ada lima kepala daerah yang kena OTT KPK pada 2025. Berikut daftarnya:

  1. Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, ditangkap pada Agustus 2025.

  2. Pada November 2025, ada dua kepala daerah yang kena OTT KPK yakni Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

  3. Pada Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

2. Sembilan kepala daerah kena OTT KPK hingga 7 Juli 2026

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. (ANTARA Foto/Muhammad Adimaja)

KPK membuka 2026 dengan dua kali OTT kepala daerah di bulan Januari. Mereka yang ditangkap padalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.

Berbeda dengan sebelumnya, pada Maret 2026 ada tiga kepala daerah yang kena OTT KPK. Mereka adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Lalu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi satu-satunya kepala daerah yang ditangkap KPK pada April 2026.

Pada Juni 2026, ada dua kepala daerah yang kena OTT KPK yakni Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin. Ia ditangkap pada Jumat (3/7/2026).

3. KPK sudah 15 kali OTT pada 2026

Bupati Pati Sudewo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Berdasarkan catatan IDN Times, KPK telah melakukan 11 kali OTT sepanjang 2025. Jumlah itu sudah termasuk lima kepala daerah yang ditangkap KPK.

Kemudian, KPK telah melakukan 15 kali OTT hingga awal Juli 2026. Jumlah tersebut juga sudah termasuk sembilan kepala daerah yang ditangkap KPK.

OTT terbanyak sepanjang sejarah KPK terjadi pada 2018. Saat itu lembaga antirasuah melakukan 30 kali OTT dalam setahun.

Editorial Team

Related Article