2,4 Juta Data WNI di KPU Diretas, Dukcapil: Kebocoran Bukan dari Kami

Zudan memastikan, tidak ada kebocoran data kependudukan dari server Dukcapil. Ia juga mengatakan Dukcapil sudah melakukan pengecekan data center, log dan traffic pada server data kependudukan.

“Alhamdulillah semua tidak ada masalah,” ujarnya.

Zudan menjelaskan, tugas utama Dukcapil Kemendagri dalam Pemilu dan Pilkada adalah memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU. Ia menegaskan, sejak penyerahan DP4, Dukcapil Kemdagri meminta KPU berkomitmen mengelola data dengan menjaga kerahasiaan data pribadi.

“Itulah mengapa Dukcapil Kemendagri setelah pemilu 2014 meminta kepada KPU agar NIK dan No KK diganti dengan tanda bintang,” ujarnya.

Pada Kamis (21/5) lalu ada peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data WNI dari KPU. Berita itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data ecommerce Tokopedia di awal bulan ini.

“Aktor membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data itu termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya,” cuit @underthebreach.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjelaskan, telah berkoordinasi dengan KPU dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) terkait dugaan kebocoran data pemilih.

"Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI mas Arief Budiman dan akan ditindaklanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN untuk melalukan penyelidikan teknis untuk menjaga perlindungan data khususnya data pribadi," ujar Johnny kepada dilansir dari Kantor Berita Antara.

Sekjen Partai NasDem itu mengatakan, dalam melaksanakan UU Pemilihan Umum, pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih kepada KPU. Oleh karena itu, ia menegaskan mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.