20 Tahun Melayani, Koridor 1 TransJakarta Blok M-Kota Diambang Akhir
Jakarta, IDN Times - Akhir 2024, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah menjadi sorotan publik, karena berencana menghapus layanan TransJakarta koridor 1 rute Blok M-Kota yang sudah melayani masyarakat selama 20 tahun.
Antusiasme penumpang di rute ini pun tak pernah sepi, terutama di pagi dan sore hari. Seperti yang terlihat di Suasana halte Tosari pada Jumat, 20 Desember 2024 sore begitu padat. Wajah-wajah lelah tersirat dari para penumpang, termasuk Firda yang sudah lima menit berdiri menunggu bus Transjakarta rute Blok M-Kota.
Sesekali wanita yang tinggal di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan ini mengusap butiran keringat yang membasahi jilbabnya yang berwarna cream. Sambil menunggu bus, Firda yang bekerja di kawasan Thamrin ini mengungkapkan kegelisahan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menghapus layanan TransJakarta Koridor 1 rute Blok M-Kota.
"Jangan dong, ngadi-ngadi aja, ribet juga entar rutenya kalau mang dihapus diganti MRT," ujarnya pada IDN Times.
1. Koridor 1 sudah melayani selama 20 tahun
Jika menengok sejarah, layanan TransJakarta koridor 1, merupakan salah satu koridor pertama yang diresmikan Gubernur Sutiyoso pada 15 Januari 2004.
Koridor ini melintasi Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Trunojoyo, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Kali Besar Timur, dan berakhir di Jalan Lada.
Layanan koridor yang sudah 20 tahun berdiri ini juga sudah terintegrasi dengan layanan kereta api antarkota, KAI Commuter beserta LRT Jabodebek di halte Dukuh Atas 1, Tosari, dan Stasiun Kota, serta seluruh stasiun MRT Jakarta mulai dari halte Blok M hingga Bundaran HI, sehingga memudahkan penumpang untuk menjelajahi rute di Jakarta.
2. Pemprov DKI Jakarta akan hapus layanan koridor 1
Sayang, layanan rute ini nampaknya akan tinggal kenangan, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menonaktifkan layanan TransJakarta koridor 1 rute Blok M- Kota. Peniadaan tersebut dilakukan saat pembangunan MRT Fase 2A pada 2029.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan rencana tersebut masuk dalam rencana induk transportasi Jakarta. Dalam rencana induk tersebut, Dinas Perhubungan harus melakukan efisiensi dana Public Service Obligation (PSO) atau dana subsidi.
"Berdasarkan hasil kajian terhadap layanan angkutan umum massal yang sifatnya paralel 100 persen, otomatis akan ada dua subsidi di sana. Contohnya Blok M-Kota, itu sekarang dilayani oleh Busway koridor 1," katanya belum lama ini.
Dia menerangkan saat pembangunan MRT fase 2 A selesai, dari Bundaran HI sampai dengan Kota, otomatis layanan MRT itu akan full dari Lebak Bulus-Kota, sehingga akan ada layanan Transjakarta yang berhimpitan 100 persen dengan layanan MRT.
Mengingat rute yang berhimpitan, maka Dishub DKI akan melakukan re-routing koridor 1 rute Blok M setelah selesai pembangunan MRT fase 2 A.
"MRT operasional full sampai dengan ke Kota, Insyaallah nanti itu akan operasional. Kita harapkan tahun 2029," katanya.
3. Koridor 1 beririsan dengan rute MRT
Syafrin menegaskan tidak semua layanan TransJakarta Koridor 1 dan 2 akan dinonaktifkan, namun hanya koridor yang beririsan dengan rute MRT
"Gak (semua dihentikan), yang berhimpitan 100 persen itu hanya Koridor 1 dari Blok M-Kota," ujar dia.
Sementara untuk layanan dari Koridor 2 Pulogadung-Harmoni, lanjut Syafrin, tidak akan direstrukturisasi karena tidak berhimpitan dengan rute MRT.
"Layanannya tetap ada, keluar Semanggi, masuk ke koridor Transjakarta sampai dengan di Blok M. Atau dari Kampung Rambutan-Kota, tetap ada dan melayani karena tidak berhimpitan 100 persen," katanya.
4. Rencana yang konyol
Rencana Pemprov DKI menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas menilai penghapusan layanan Koridor 1 adalah suatu kesalahan yang fatal.
"Pernyataan Kadishub Syafrin Lupito yang menghapuskan layanan TJ Koridor 1 itu menjadi bukti bahwa Kadishub dan insan Dinas Perhubungan sendiri tidak pernah naik TJ, khususnya Koridor 1, sehingga staf-stafnya tidak dapat memberikan masukan yang sesuai realitas," katanya, saat dikonfirmasi.
Darmaningtyas menilai rencana penghapusan tersebut langkah konyol. Bahkan, dia memastikan, Syafrin tidak tahu kondisi lapangan, termasuk kondisi pelanggan MRT dan Transjakarta (TJ).
Menurutnya, karakter pelanggan Transjakarta (TJ) itu berbeda dengan karakter pelanggan MRT, baik dari aspek sosial ekonomi, tarif, maupun pola perjalanannya, sehingga tidak bisa keberadaan MRT itu menggantikan layanan TransJakarta, meskipun satu rute.
"Khawatir saya, pernyataan Kadishub DKI Jakarta akan menghapuskan layanan TJ Koridor 1 hanya mendasarkan pada saran dari konsultan atau pakar yang tidak pernah naik angkutan umum , sehingga tidak dapat membedakan karakter pelanggan MRT dengan pelanggan TJ, apalagi mengetahui pola perjalanan mereka," katanya.
Terkait alasan Pemprov DKI menghapus TransJakarta Koridor 1 untuk menghindari terjadinya double subsidi, Darmaningtyas menegaskan alasan tersebut tidak rasional.
"Pelanggan TJ itu berbeda dengan pelanggan MRT, perusahaan yang melayani juga berbeda, dan masing-masing mendapat PSO dari Pemrov DKI Jakarta," katanya.
5. Legislator nilai kebijakan yang hanya bebani rakyat
Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menolak rencana penghapusan rute TransJakarta Koridor 1 Blok M-Kota. Dia menegaskan, pangsa TransJakarta dan MRT Jakarta tidak sama dan tidak relevan.
"Meski nanti rutenya bersinggungan, bila rute tersebut dihapuskan, otomatis menambah beban tarif pengguna TransJakarta menjadi pengguna MRT yang penghitungannya didasarkan jarak tempuh," ujar Rio saat dikonfirmasi, Kamis (26/12/2024).
Dia mengatakan, selama ini TransJakarta memberlakukan tarif tetap sebesar Rp3.500 per penumpang. Penumpang yang berpindah bus dan rute di dalam halte yang terintegrasi tidak akan dikenai biaya tambahan. Sedangkan, tarif MRT berbeda setiap stasiun.
Misalnya, penumpang naik dari Stasiun Lebak Bulus dan turun di Blok M, maka dikenai tarif sebesar Rp8 ribu. Sementara, jika naik dari Lebak Bulus dan turun di Bundaran HI akan dikenakan tarif sebesar Rp14 ribu.
“Klaim efisiensi PSO, menurut saya justru tidak relevan mengingat akan terjadi migrasi pengguna TransJakarta ke MRT. Justru jumlah PSO MRT akan meningkat akibat penghapusan rute TransJakarta yang notabenenya secara tarif jauh lebih murah,” ujar dia.
6. Dishub DKI akan sesuaikan tarif
Saat dikonfirmasi terpisah terkait banyaknya publik yang menolak rencana penghapusan tersebut, Syafrin mengatakan, tarif MRT nanti akan disesuaikan secara keseluruhan.
Namun, dia enggan membeberkan lebih lanjut apakah nantinya tarif MRT akan diturunkan apabila layanan koridor tersebut benar-benar dihapus.
"Kalau itu nanti, tarif akan disesuaikan secara keseluruhan. Nanti kita sesuaikan, ya," ucapnya.