Jakarta, IDN Times - Presiden RI, Prabowo Subianto menyadari, setelah 299 hari menjadi presiden, ada penyelewengan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Fenomena ini memang membuat citra pemerintah buruk, namun harus dilaporkan kepada rakyat Indonesia.
Menurut Prabowo, masalah ini bukan hal yang harus ditutupi. Sebaliknya, bangsa Indonesia harus banyak belajar untuk mengevaluasi diri.
"Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia," ucap Prabowo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Ruang Sidang, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ia pun mengakui praktik korupsi masih terjadi di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi," ucap Prabowo.
Oleh sebab itu, Prabowo memahami kekuasaan perlu diawasi dan mengedepankan transparansi.
"Kita paham dan mengerti, bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut," imbuh dia.