Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2018 mengenai besaran gaji yang diterima para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Ia mengkritik karena besaran gaji itu termasuk dalam pemborosan dan kontra dengan ideologi Pancasila.
Ia menilai tidak sepantasnya sebuah lembaga non-struktural seperti BPIP diberi standar gaji mirip BUMN, yang melebihi standar gaji di lembaga-lembaga tinggi kenegaraan.
”Perpres itu menunjukkan betapa borosnya pihak Istana dalam mengelola anggaran,” kata Fadli Zon, Senin (28/5).
Besarnya anggaran gaji itu sendiri menurut Fadli membuktikan inkonsistensi pemerintah terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan.
“Di tengah keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga ad hoc,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini meminta agar pemerintah meninjau kembali Perpres tersebut. Lebih lanjut ia menilai Perpres itu kontra produktif terhadap misi pembinaan ideologi dan Pancasila itu sendiri.
“Jangan sampai cara pemerintah mendesain kelembagaan BPIP, menyusun personalia, dan kini mengatur gaji pejabatnya, justru melahirkan skeptisisme dan sinisme publik. Tak ada ruginya Perpres itu dicabut atau direvisi kembali. Perpres itu sudah melukai perasaan masyarakat yang kini sedang dihimpit kesulitan,” jelas Fadli.
Fadli menyarankan agar pemerintah menggunakan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai honorer di lingkungan pemerintahan saja.
“Mereka jauh lebih membutuhkannya daripada para bekas pejabat yang duduk di dalam BPIP,” tandasnya.