3 Masalah MBG Menurut JPPI, Salah Satunya Minus Partisipasi Sekolah

29 Sep 2025, 12:18 WIB

Lia Hutasoit

Petugas dapur umum menyiapkan makanan untuk MBG (Foto: IDN Times/Halbert Caniago)

Intinya sih...

JPPI mengungkap tiga masalah fundamental dalam pelaksanaan MBG, termasuk buruknya pemahaman gizi dan pangan serta penyeragaman menu tanpa mempertimbangkan sumber daya pangan lokal.
Struktur kepemimpinan yang keliru di Badan Gizi Nasional (BGN) didominasi oleh purnawirawan militer, dan sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan program ini.
JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara operasional dapur Program MBG, serta meminta reformasi Badan Gizi Nasional (BGN) dengan kepemimpinan profesional.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara, menyusul banyaknya kasus keracunan siswa. Mereka menilai, banyak permasalahan lain dalam program ini selain keracunan makanan.

“Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu. Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Senin (29/9/2025).

1. Tiga masalah fundamental dalam pelaksanaan MBG

Penyaluran program MBG di SDN 3 Rajabasa, Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

JPPI juga mengungkap tiga masalah fundamental dalam menyebabkan keruwetan dan berbagai masalah dalam pelaksanaan MBG.

Pertama, buruknya pemahaman gizi dan pangan. Misalnya, soal menu yang disajikan. Masalahnya tidak hanya berhenti pada soal kualitas gizi, tetapi juga adanya penyeragaman menu tanpa mempertimbangkan sumber daya pangan lokal. Hal ini justru bertentangan dengan jargon swasembada pangan pemerintah.

2. Struktur kepemimpinan keliru

Siswa berbagi lauk pauk kepada teman sebangkunya saat menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 9 Kota Semarang, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Kedua, struktur kepemimpinan yang keliru. Badan Gizi Nasional (BGN) yang seharusnya dikelola oleh pakar gizi, ahli pangan, dan tenaga kesehatan, justru didominasi oleh purnawirawan TNI.

Kemudian ketiga, soal eksklusi sekolah dan partisipasi masyarakat sipil. Sekolah disebut seolah-olah hanya dijadikan obyek dari program ini, padahal MBG telah banyak mencaplok anggaran pendidikan. Sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan dan juga pengelolaan program ini. Bahkan, peraturan dan pelaksanaan program berjalan tanpa partisipasi dan transparansi publik.

3. Meminta reformasi Badan Gizi Nasional (BGN)

Ilustrasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) (IDN Times/Tunggul Damarjati)

JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara operasional dapur Program MBG.

JPPI juga meminta reformasi Badan Gizi Nasional (BGN) dengan kepemimpinan profesional serta pengembalian fungsi teknis, dan menekankan pentingnya mekanisme akuntabilitas serta partisipasi publik transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan MBG.