31 Tahun Lahan Pemprov DKI jadi Parkir Ilegal, DPRD Minta Pidana

Jupiter mengungkapkan, berdasarkan dokumen berita acara serah terima (BAST), lahan fasos-fasum tersebut telah resmi diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta sejak 1994. Artinya, aset tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain selama 31 tahun.

“Kalau omzet parkirnya Rp200 juta per bulan, seharusnya Rp20 juta masuk ke kas daerah. Kalau dihitung 20 tahun lebih, kerugiannya bisa mencapai di atas Rp6 miliar hanya dari satu lokasi. Potensi kebocoran parkir di Jakarta bahkan lebih dari Rp700 miliar,” jelasnya.

Menurut Jupiter, lahan itu dikelola oleh sebuah paguyuban. Mereka memungut bayaran dengan karcis, namun tidak ada setoran retribusi ke Bapenda.

“Paguyuban ini tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mengambil keuntungan, sementara Pemprov dan masyarakat dirugikan,” katanya.

Pansus mendorong Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dishub DKI dan Satpol PP menindaklanjuti temuan ini secara hukum. Ia juga menyoroti potensi penyerobotan lahan yang bisa berujung penerbitan sertifikat palsu jika aset Pemprov tidak segera diamankan.

“Ini pidana. Harus dilaporkan ke polisi supaya ada efek jera. Besok Satpol PP dan UPP Parkir harus turun, lakukan peringatan hingga penyegelan. Kalau tidak ada tindakan, saya akan laporkan langsung ke Gubernur,” tegas Jupiter.

Lebih jauh, Jupiter menegaskan perlunya inventarisasi aset milik Pemprov agar tidak lagi dikuasai pihak lain untuk kepentingan pribadi.

“Jakarta ini kota global. Jangan sampai masih ada operator parkir ilegal, juru parkir liar, dan preman-preman berkedok jukir. Kita ingin tata kelola yang transparan, adil, dan PAD dirasakan masyarakat,” ucapnya.