39 Tahanan KPK Divaksinasi, ICW: Sangat Tidak Tepat!
Jakarta, IDN Times - Langkah pemerintah memvaksinasi 39 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Juliari Batubara dan Edhy Prabowo, dikritisi Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Dewi Anggraeni menilai langkah tersebut tidak tepat.
"Menurut kami sangat tidak tepat ya. Melihat kesahihan data Kemenkes saja, bisa diragukan bahwa pasti belum semua nakes atau kelompok prioritas lainnya yg menjadi target vaksin tahap satu itu mendapatkan vaksin, sekarang sudah akan diberikan kepada tahanan KPK," ujar Dewi melalui pesan singkat, Jumat (26/2/2021).
Ia meminta pemerintah, terutama Kemenkes, meninjau ulang dan membatalkan rencana itu. Sebab tahanan KPK bukan garda terdepan yg harus mendapatkan vaksin tahap satu.
1. Pemerintah harusnya bisa menentukan prioritas
ICW memahami bahwa pelaksanaan vaksinasi di lingkungan KPK bertujuan agar tak menganggu penyelidikan dan penyidikan lembaga antirasuah itu. Namun, kata Dewi, pemerintah seharusnya melihat skala prioritasnya dalam melakukan vaksinasi.
"Semua tenaga kesehatan saja belum berhasil divaksin. Pemerintah harus lebih gencar ke kelompok prioritas dahulu, apalagi jumlah vaksin kan masih terbatas. Utamakan garda terdepan untuk penanganan COVID-19, lalu baru bisa beralih ke lapisan berikutnya," ujarnya.