4 Anggota BAIS Pelaku Penyiraman Air Keras, Setara: Itu Pelanggaran Serius!

20 Mar 2026, 19:31 WIB

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus yang jadi korban penyiraman air keras (di tengah). (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya Sih

Setara Institute menilai keterlibatan empat anggota BAIS TNI dalam penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai pelanggaran serius fungsi intelijen dan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap BAIS.
Setara Institute menuding adanya upaya sabotase dari TNI dalam proses hukum serta mendesak Presiden Prabowo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta independen untuk mengungkap aktor lapangan dan intelektual.
Presiden Prabowo Subianto berjanji mengusut tuntas kasus penyiraman air keras dan mempertimbangkan pembentukan tim independen, sambil menegaskan pentingnya objektivitas dalam pengungkapan kasus tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dewan Nasional Setara Institute menilai keterlibatan empat anggota TNI yang sehari-hari bertugas di Badan Intelijen Strategis (BAIS) dalam aksi penyiraman air keras merupakan bukti pelanggaran fungsi intelijen yang serius. Sebab, BAIS seharusnya berfungsi sebagai alat deteksi dini atas ancaman yang berkaitan langsung dengan tugas pokok TNI.

"Anggota BAIS tidak ditugaskan sebagai alat untuk mengintai dan membuntuti aktivitas warga negara yang kritis terutama kepada TNI," ujar Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi di dalam keterangan yang dikutip pada Jumat (20/3/2026).

Setara Institute mendesak aktor intelektual dalam kasus itu diungkap. Mereka juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap BAIS TNI.

"Kepala BAIS harus diperiksa oleh TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) independen dan dimintai pertanggung jawabannya atas keterlibatan prajurit di bawah komandonya yang sejauh ini sudah ditegaskan oleh Puspom TNI," katanya.

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkap keterlibatan empat anggota TNI dalam upaya pembunuhan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus pada Kamis (12/3/2026). Keempat inisial pelaku penyiraman air keras yaitu NDP (Kapten), BHW (Letnan Satu), SL (Letnan Satu) dan ES (Serda Dua).

1. TNI dituding melakukan sabotase terhadap pengusutan aksi penyiraman air keras

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom), Mayjen TNI Yusri Nuryanto (tengah) ketika memberikan keterangan pers soal keterlibatan anggota TNI dalam penyiraman air keras. (IDN Times/Santi Dewi)

Setara Institute menilai TNI berupaya menyabotase dan memelintir proses penegakan hukum yang sudah dimulai oleh Polri. Mereka menduga, TNI membangun narasi-narasi yang disampaikan kepada publik melalui jumpa pers yang secara substantif menunjukkan perbedaan yang berpotensi mengaburkan pengungkapan kasus. Perbedaan yang paling mencolok yakni dari inisial pelaku lapangan.

"Menurut Danpuspom TNI, terdapat empat orang terduga pelaku berinisial NPD, SL, BHW dan ES. Sedangkan, menurut Polda Metro Jaya, terdapat dua pelaku berinisial BHC dan MAK," ujar Hendrdi.

Sementara, pihak kepolisian meyakini pelaku lapangan sesungguhnya ada empat orang. Perbedaan data ini, bagi korban dan publik menjadi cerminan penegakan hukum yang mengkhawatirkan.

Ia mengatakan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah cukup progresif dengan beberapa temuan awal yang cukup meyakinkan. Setidaknya dibandingkan kasus-kasus teror terhadap media, masyarakat sipil dan mahasiswa yang terjadi sebelumnya.

2. Setara Institute desak dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Lantaran adanya upaya sabotase itu, maka Setara Institute mendesak segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap dan menghasilkan fakta yang obyektif serta menyeluruh. Hal itu termasuk mengungkap aktor lapangan dan aktor intelektual dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Selain itu, Setara Institute turut mendorong komisi III DPR membentuk panitia kerja pengungkapan kasus upaya pembunuhan terhadap Andrie. Komnas HAM juga didesak membentuk tim khusus dalam mengawal kinerja kepolisian.

"Sementara masyarakat sipil perlu memiliki tim independen tersendiri dan perlu diorkestrasi dalam satu tim gabungan untuk memastikan pengungkapan kasus itu benar-benar obyektif dan faktual dalam penegakan hukum," tutur dia.

Dengan begitu, keadilan bagi Andrie bisa diwujudkan. Selain itu, suara-suara kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tidak lagi terjadi.

3. Prabowo pertimbangkan untuk bentuk TGPF kasus penyiraman air keras

Presiden Prabowo Subianto (dok. Tim Media Presiden)

Sementara, Presiden Prabowo Subianto berjanji mengusut tuntas hingga aktor intelektual yang menyuruh anggota TNI untuk menyiram air keras kepada Andrie Yunus. Ia juga sedang mempertimbangkan pembentukan tim independen guna mengusut aktor intelektual kasus tersebut.

"Kami bisa pertimbangkan (pembentukan tim pencari fakta independen), asal independen ya. Jangan semua LSM-LSM yang sudah apriori benci dengan pemerintah yang dapet uang dari luar negeri," ujar Prabowo di hadapan sejumlah wartawan dan pakar, Kamis (19/03/2026) malam di Hambalang, Bogor.

Andrie Yunus disiram air keras oleh anggota TNI pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.30 WIB di area Salemba, Jakarta Pusat. Ia disiram ketika mengendarai motor usai menuntaskan program siniar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Saat ini ia masih menjalani perawatan intensif lantaran mengalami luka bakar mencapai 24 persen.